SEALS FH Unesa Dukung Stabilitas dan Ekonomi Jawa Timur Pasca Pilkada 2024

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - SEALS (State University of Surabaya, Research, Debate, and Law Society) dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya (FH UNESA) baru-baru ini melaksanakan deklarasi penting di Cafe OI Surabaya.

Deklarasi ini ditujukan untuk mendukung hasil sengketa Pilkada 2024 yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi (MK), serta pelantikan kepala daerah terpilih, yang mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, bersama 29 bupati dan 9 wali kota, Kamis, (20/2/2025).

Kegiatan yang diadakan pada hari tersebut bertujuan untuk menegaskan komitmen SEALS FH UNESA dalam mendukung tercapainya stabilitas politik, keamanan, dan percepatan ekonomi di Jawa Timur pasca pelaksanaan Pilkada 2024.

Menurut Muhammad Shihab, Pembina SEALS FH UNESA, langkah ini juga merupakan upaya untuk memastikan hasil pemilihan berjalan dengan lancar dan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat.

SEALS FH UNESA secara tegas memberikan dukungan penuh terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan sengketa Pilkada 2024. Dukungan ini tidak hanya berbicara soal kepastian hukum, tetapi juga mencakup aspek penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Jawa Timur.

Baca juga: Ini 22 Program Studi Baru yang Dibuka Unesa di Jalur SNBP 2025, Bisa Dipilih Mulai Selasa 4 Februari

Muhammad Shihab menegaskan bahwa deklarasi ini merupakan langkah strategis untuk menjaga ketertiban sosial dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

“Pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, serta kepala daerah lainnya harus berjalan lancar. Ini adalah momentum untuk mempercepat proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Shihab.

Achmad Reza Aditya, Ketua SEALS FH UNESA, juga mengungkapkan bahwa hasil kajian yang dilakukan oleh anggota SEALS FH UNESA sepakat untuk mendukung keputusan MK mengenai sengketa Pilkada.

Baca juga: Daftar Lengkap 37 Kepala Daerah Jawa Timur yang Dilantik Prabowo, Ada 2 Daerah Masih Bersengketa

“Keputusan MK adalah final dan mengikat. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mendukung keputusan yang sudah diambil oleh Mahkamah Konstitusi,” tambahnya.

Dengan adanya dukungan ini, SEALS FH UNESA berharap agar MK terus mengedepankan prinsip keadilan dan konstitusionalitas dalam setiap proses putusannya. Mereka juga berharap agar MK tetap profesional dalam menjalankan tugasnya dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Dukungan SEALS FH UNESA juga mencakup ajakan untuk menjaga stabilitas keamanan di Jawa Timur.

Baca juga: Ikhtiar Pusbangdesda Unesa Gali Potensi Lokal Lewat Akademi Desa Berpotensi

Selain mengutamakan prinsip keadilan, deklarasi ini mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban, menghindari penyebaran hoaks, dan bijak dalam menyikapi isu-isu yang berkembang terkait Pilkada 2024.

"Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk saling mendukung dan menjaga ketertiban. Dengan itu, kita dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berjalan lancar tanpa adanya gangguan yang berasal dari ketidakstabilan sosial,” ujar Shihab.

Selain aspek hukum dan politik, SEALS FH UNESA juga memfokuskan perhatian pada pentingnya percepatan ekonomi yang berkelanjutan. Achmad Reza Aditya menambahkan bahwa masyarakat harus memahami bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai tujuan besar Indonesia, yakni Generasi Emas 2045.

“Percepatan ekonomi harus berlandaskan pada kebutuhan rakyat dan tujuan besar bangsa Indonesia. Kami berharap agar Jawa Timur dapat berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita tersebut,” ujarnya.

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan menjadi momen krusial dalam transisi pemerintahan daerah. Pada Kamis, 20 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memimpin prosesi pelantikan serentak di Jakarta untuk 961 kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota. Meskipun demikian, beberapa daerah yang masih menghadapi sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi akan menunggu keputusan final sebelum pelantikan dapat dilaksanakan.

Mahkamah Konstitusi sendiri telah menerima 40 perkara sengketa Pilkada yang akan melanjutkan proses pemeriksaan. Sidang putusan akhir direncanakan pada Senin, 24 Februari 2025.

Dengan adanya deklarasi ini, SEALS FH UNESA berharap dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Jawa Timur, terutama dalam menjaga keamanan dan stabilitas politik. Melalui komitmen mereka terhadap hasil sengketa Pilkada dan pelantikan kepala daerah, SEALS FH UNESA berharap proses transisi pemerintahan dapat berjalan lancar, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan yang lebih baik dan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.

Dukungan SEALS FH UNESA terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi langkah strategis yang akan memperkuat stabilitas politik dan ekonomi di Jawa Timur, memberikan ruang bagi pertumbuhan yang berkelanjutan, dan membantu mewujudkan cita-cita bangsa menuju masa depan yang lebih cerah