Pasca Retret, PKS Minta Kebijakan Kepala Daerah Bisa Bersinergi dengan Pemprov Jatim

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar seluruh kepala daerah di Jawa Timur bisa bersinergi baik antar kabupaten/kota maupun dengan Pemprov Jatim.

Hal ini ditegaskan penting, apalagi para kepala daerah sudah mengikuti retret selama sepekan terakhir. 

Retret di Akmil Magelang itu berlangsung sejak tanggal 21-28 Februari 2025.

"Kami ingin ada sinergi yang baik antar kepala daerah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi," kata Bendahara DPW PKS Jatim, Lilik Hendarwati saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (28/2/2025). 

Dalam retret di Magelang tersebut, seluruh kepala daerah diberikan sejumlah materi oleh pemerintah pusat.

Retret tersebut dilakukan pemerintah setelah para kepala daerah dilantik secara serentak oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta pada 20 Februari 2025 lalu. 

Di Jawa Timur, ada 37 kepala daerah yang dilantik bersama daerah lain di Tanah Air. Termasuk Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030.

Sementara sisanya adalah bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota dari 36 kabupaten/kota di Jawa Timur. 

Lilik berharap, setelah kepala daerah pulang dari Magelang dan bertugas, urusan sinergi menjadi atensi para kepala daerah yang terpilih pada Pilkada Serentak 2024.

Baca juga: Masih Ikut Retret Saat Terjadi Bencana di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Minta Maaf pada Masyarakat

Sebab, sebelumnya urusan ketidaksinkronan kepala daerah kerap terdengar terjadi dengan pemprov. Misalnya terjadi dalam beberapa kebijakan. 

Ke depan, PKS ingin agar kepala daerah di tingkat kabupaten/kota bisa bersinergi baik dengan Pemprov Jatim.

"Misalnya terkait Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. Kabupaten/kota, provinsi kadang maunya berbeda-beda. Belum lagi muncul program strategis nasional. Sehingga memang harus sinkron," ucap Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim itu.