Awak Media Terlunta-lunta Tak Bisa Masuk Lokasi Sertijab Bupati Jombang, PWI: Bukan Pengemis

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Awak media yang bertugas meliput agenda Sertijab Bupati Jombang, Warsubi, dan Wakil Bupati Jombang, KH Salmanudin Yazid di Ruang Paripurna DPRD Jombang, Rabu (5/3/2025) dipersulit.

Terjadi pembatasan akses masuk yang diterapkan pihak Sekretariat Dewan (Setwan) dengan hanya memberikan akses masuk berupa Id Card kegiatan yang terbatas.

Karena keterbatasan Id Card tersebut, menyebabkan sejumlah wartawan yang bertugas tertahan di pagar masuk bagian belakang Gedung DPRD Kabupaten Jombang. 

Dari pantauan TribunJatim.com, beberapa awak media ditahan oleh pihak sekuriti dewan.

Mereka tidak dapat masuk karena tidak mendapatkan Id Card khusus, meskipun sudah membawa Id Card dari media masing-masing dan Kartu Pers.

Sejumlah wartawan yang juga tidak mendapatkan Id Card khusus juga terlunta-lunta di luar Gedung DPRD Kabupaten Jombang. 

Petugas keamanan yang berjaga hanya mengizinkan wartawan yang sudah mendapatkan Id Card khusus agenda sertijab untuk melakukan peliputan.

Tak jarang, beberapa awak media harus keluar masuk ruang dewan dengan bergantian Id Card. 

Hanya wartawan yang mendapat akses Id Card berstempel Sekretaris Dewan (Sekwan) yang bisa memasuki area peliputan Sertijab Bupati dan Wakil Bupati Jombang.

Atas kejadian tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jombang, Muhammad Mufid memberi respons.

Mufid yang juga berada di area Gedung DPRD Jombang mengecam kejadian yang menimpa sejumlah wartawan yang tidak dapat akses peliputan.

Baca juga: Jam Kerja ASN Jombang Dipangkas selama Ramadan 2025, Sekda: Tetap Harus Produktif

"DPRD Jombang harus berbenah soal keterbukaan publik. Kami wartawan bukan pengemis yang perlu dibatasi kinerjanya," ucapnya saat dikonfirmasi pada Rabu (5/3/2025) malam. 

Mufid menjabarkan, wartawan profesional bekerja sesuai prosedur dan memiliki etika dalam melakukan peliputan. Termasuk siap diatur agar kegiatan berjalan tertib.

"Tapi bukan dibatasi hanya untuk masuk ke gedung wakil rakyat. Hanya karena tidak membawa Id Card khusus kegiatan Sertijab. Padahal kami setiap peliputan sudah membawa Kartu Pers resmi, dan kami semua wartawan profesional yang sudah teruji dengan uji kompetensi," ungkapnya. 

Terkait pembatasan akses masuk wartawan dalam kegiatan Sertijab DPRD Jombang dengan alasan prosedur dan mekanisme yang sudah diatur, ia sangat menyayangkan hal tersebut. 

Bagi Mufid, wartawan profesional bekerja sesuai prosedur dan tugas utamanya adalah melakukan peliputan, bukan untuk mengacau. 

"Kami punya tugas untuk melakukan peliputan. Tidak ada niatan mengacau. Kok sampai memberikan batasan kepada wartawan. Kami bekerja dilindungi oleh undang-undang, diberikan kebebasan untuk menjalankan tugas-tugas kami sesuai dengan UU No 40/1999," pungkasnya.

Menanggapi pembatasan akses peliputan awak media ke dalam Ruang Rapat Paripurna DPRD Jombang, Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji membantahnya.

"Tidak ada pembatasan, kalaupun ada yang merasa pembatasan, mungkin dari teman-teman sendiri. Kami tidak ada pembatasan," katanya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan, awak media bukan tidak boleh masuk, namun hanya mengatur terkait waktu wawancara. 

"Bukan tidak boleh masuk, kalau di dalam (ruang paripurna) memang anjuran dari protokoler. Kalau masuk semua, ada ratusan wartawan tidak bagus juga, sementara kita ini sedang sertijab," ungkapnya. 

"Kita mengundang unsur-unsur yang sangat terkait dalam sertijab ini saja. Tidak ada pembatasan, kalau pengaturan soal timing (waktu) wawancara iya. Kalau memang di dalam itu protokoler, tapi saat di luar ini sudah tidak ada pembatasan," bebernya melanjutkan.