Soal Sekolah Rakyat, Fraksi PDIP DPRD Jatim Beri Catatan untuk Pendidikan Berkualitas

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim turut mendukung rencana Pemprov yang berencana mengajukan 40 Sekolah Rakyat sebagai tindaklanjut program yang diinisiasi pemerintah pusat. Upaya ini dinilai selaras dengan perhatian PDIP untuk turut andil dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat. 

"Program sekolah gratis ini sangat bagus dan gayung bersambut dengan Ibu Gubernur," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana kepada wartawan, Jumat (7/3/2025). 

Meski memberikan dukungan, namun Renny mengungkapkan pihaknya ingin agar program ini bisa sukses dalam pelaksanaan nantinya. Apalagi, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah sekolah yang dibangun. Namun, implementasi program yang lebih penting. 

Fraksi PDIP menekankan agar sarana dan prasarana yang disediakan untuk sekolah rakyat gratis harus setara dengan sekolah pada umumnya. Sehingga anak-anak yang belajar di sana tidak dirugikan dari segi fasilitas pendidikan. "Program ini harus dicermati, dipersiapkan, dan di-manage dengan baik," ujarnya. 

Disisi lain, Renny juga menekankan agar kriteria penerima manfaat program ini juga perlu ditetapkan secara detail. Tujuannya, memastikan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan pada siswa miskin bisa tepat sasaran. Dengan demikian, pelajar yang kategori mampu tidak seharusnya menerima program ini. 

Baca juga: Khofifah Ajukan 40 Sekolah Rakyat untuk Jatim, Dewan Harap Program Tidak Tumpang Tindih

Lebih jauh, Renny mengatakan bahwa untuk mewujudkan program sekolah gratis yang inklusif dan berkualitas, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting. Hal tersebut ditekankan betul oleh Fraksi PDIP DPRD Jatim. 

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajukan penyiapan 40 sekolah rakyat untuk mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto. Rencananya itu akan dibangun gotong-royong bersama 38 pemerintah kabupaten/kota dan 2 lainnya oleh Pemprov Jatim. 

"Hal ini sesuai arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul agar menyiapkan sekolah untuk anak-anak yang berasal dari kategori keluarga miskin dan miskin ekstrem,” kata Khofifah, Rabu (5/3/2025). 

Format sekolah rakyat ini berupa boarding school yang khusus diperuntukkan anak-anak keluarga kategori miskin dan miskin ekstrem. Dengan tujuan agar anak-anak tersebut memiliki keberlanjutan dalam pembelajaran atau tidak putus sekolah atau drop out.

Serta, untuk memperkuat pembentukan karakternya sehingga lebih terpadu. Untuk sekolah rakyat ini, daerah diminta menyiapkan lahannya, dan pemerintah akan menyiapkan anggarannya. Kira-kira satu unit sekolah anggarannya Rp 100 miliar. 

"Misalnya kita bisa mendapatkan kuota 40, dengan anggaran satu sekolah Rp 100 miliar, maka ada uang beredar sekitar Rp 4 triliun. Artinya, keberadaan sekolah ini juga memberikan multiplier effect karena kita bisa merekrut banyak tenaga kerja,” jelas Khofifah.