Dedi Mulyadi Murka Kasatpol PP Tak Datang saat Pembongkaran Tempat Wisata Bermasalah: Gimana Sih

TRIBUNJATIM.COM - Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid, membuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, begitu murka.

Pasalnya saat meninjau pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak, Cecep Imam Nagarasid, justru tak terlihat hadir.

Dedi Mulyadi pun mempertanyakan keberadaan Kasatpol PP Kabupaten Bogor tersebut.

Baca juga: Ormas Razia Warung Buka saat Puasa, Tumpahkan Minuman, Wakil Bupati Tegur: Mainnya Enggak Begini

Karena sebelumnya, ia telah memerintahkan Satpol PP Kabupaten Bogor dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi agar membongkar objek wisata Puncak tersebut.

Dalam video yang dibagikan di media sosialnya, Dedi mengunjungi Hibisc Fantasy, Kamis (6/3/2025).

Dia didampingi Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal, serta Kepala Satpol PP Jabar, Ade Afriandi.

Dedi pun mempertanyakan keberadaan Kasatpol PP Kabupaten Bogor tersebut.

"Kasatpol di mana ?" tanya Dedi, melansir TribunnewsBogor.com.

Dedi pun tak hanya satu kali menanyakannya.

Ia kembali bertanya karena Kasatpol PP tak kunjung datang.

Anak buahnya, Efendi, mengatakan bahwa sang bos sedang pengajian.

"Tadi lagi pengajian dulu pak," tuturnya.

Jawaban Efendi sontak Dedi Mulyadi begitu kaget.

Pasalnya pembongkaran tersebut sudah menjadi agenda kegiatan.

"Lho ini bagian dari pengajian lho, ini ibadah, mana tugas Satpol PP-nya."

"Bukan enggak menghargai pengajian rutin, tapi waktunya melakukan tugas. Ini Gubernur sudah datang, Kasatpol PP-nya enggak datang, gimana sih," kata Dedi.

Setelah itu, Dedi pun mempertanyakan keseriusan Satpol PP Kabupaten Bogor dalam menindak biang kerok banjir Puncak, Hibisc Fantasy.

"Ini serius enggak nih Bogor nih membenahi ini? Kalau serius hayuk dengan saya," ucapnya.

"Kalau enggak saya nyatain ke publik lho, Anda enggak serius," lanjut Dedi.

Anak buah Kasatpol PP tak mampu mengucapkan apapun.

"Kasih tahu, ini kita serius, enggak main-main," tekan Dedi.

"Ini kita ada di area rekreasi Hibisc, dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jaswita," tegas Dedi.

Baca juga: Gantikan Balap Liar, Fenomena Balap Lari Pemuda Jelang Sahur Kini Viral: Daripada yang Negatif

Dedi Mulyadi kemudian kembali dibuat meradang saat meninjau tempat wisata Hibisc Fantasy.

Bahkan Gubernur Jawa Barat tersebut menyemprot dua bos pengelola Hibisc Fantasy.

Ia sampai menyoal baju batik yang dipakai bos Hibisc Fantasy, Angga Kusnan.

Diketahui, Hibisc Fantasy merupakan milik PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ).

PT Jaswita merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Namun tanah dan pohon yang mestinya menjadi daerah resapan air di Puncak Bogor, kini dirombak PT Jaswita menjadi jalan dan bangunan.

Lahan yang mestinya hutan dan kebun teh tersebut kini diubah menjadi tempat rekreasi.

Dedi Mulyadi menegaskan, mestinya sebagai perusahaan pemerintah, PT Jaswita Lestari Jaya memberi contoh baik, bukan melanggar aturan.

"Iya kami minta maaf pak," jawab Angga, melansir TribunnewsBogor.com.

Direktur PT Jaswita Lestari Jaya ini menerangkan awal pengajuan izin di lahan seluas 15 ribu hektare.

Namun kata Angga, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Gunung Mas meminta untuk lebih diperluas.

"Awalnya 15 ribu hektar, PTPN meminta kami menambah luasan jadi 21 ribu hektar," katanya.

PTPN dengan PT Jaswita Lestrai Jaya menjalin kerja sama operasional (KSO) demi meraup keuntungan.

Namun mereka mencari keuntungan dengan membabat kebun teh dan hutan di Puncak Bogor.

Kasat Pol PP Jawa Barat, M Ade menerangkan, data yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Bogor hanya 5 ribu meter persegi.

Tapi fakta di lapangan justru ditemukan 15 ribu meter persegi.

Pemkab Bogor ternyata sudah pernah berupaya menindak pelanggaran ini.

Yakni dengan mengirim dua kali surat peringatan dan perintah membongkar sendiri bangunan yang menyalahi aturan.

Tapi PT Jaswita Lestari Jaya ngeyel.

"Kami sedang police line," kata Angga.

Dedi menilai baju yang dipakai bos Hibisc tak sesuai dengan kelakuannya.

"Ini bajunya lambangnya kujang. Baju tidak sesuai tindakan. Kujang lho pak."

"Kujang di sini Bogor pusatnya nih, makanya bencananya terjadi. Tindakannya melawan kujang itu sendiri," tegas Dedi.

Bos-bos Hibisc Fantasy ini tetap berkukuh telah melakukan usaha sesuai rekomendasi yang diberikan pemerintah.

"Kami sudah melakukan rekomendasi yang diberi Pemkab Bogor dengan tidak menggunakan gedung tersebut."

"Akhirnya kita menyegel gedung yang tidak terpakai, terutama bianglala," kata Angga Kusnan.

"Ente nu ngabangun ente nu nyegel? Ente nu ngabangun awal, nyaho salah, ditegor jadi ku ente dipolice line deui?" timpal Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade.

"Kenapa enggak bongkar sendiri?" tanya Dedi Mulyadi.

Baca juga: Tukang Pijat Sri Keluhkan Sungai di Dekat Rumahnya, Dapat Bantuan Gerobak & Beasiswa dari Bupati

Meski sudah salah, namun dua bos Hibisc Fantasy Puncak ini benar-benar ngeyel.

"Kemarin peringatannya masih suruh benahin site plantnya. Diminta revisi site plant," katanya.

Dedi Mulyadi pun menilai bahwa di belakang PT Jaswita Lestari Jaya ini terdapat bos-bos pemilik modal.

"Yang punya duitnya siapa? Jaswita enggak mungkin punya duit," kata Dedi Mulyadi.

"Ada investor," aku Angga Kusnan.

Dedi pun secara tegas mengatakan bahwa BUMD Pemprov Jabar hanya dijadikan sebagai boneka dari pemilik modal agar tak tersentuh aturan.

"Jaswita hanya dipakai cover saja untuk mendapat izin agar mudah, tidak ada yang melakukan penindakan."

"Anda itu jadi boneka," tegas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Dedi menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan peringatan serta kesempatan bagi pengelola untuk membongkar sendiri bangunan yang melanggar.

Namun karena tidak diindahkan, pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas dengan membongkar secara paksa.

"Sudah diberikan peringatan, sudah dilakukan pemanggilan, tetapi tidak diindahkan."

"Bahkan, permintaan untuk membongkar sendiri juga diabaikan. Karena itu, perintah saya adalah bongkar," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa tindakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

Termasuk terhadap perusahaan milik pemerintah sendiri.

"Kita bongkar karena menimbulkan problem bagi lingkungan. Saya tidak segan, walaupun ini PT BUMD milik Provinsi Jawa Barat."

"Ini untuk memberi contoh. Siapapun yang melanggar harus ditindak, meskipun itu lembaga bisnis milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat," lanjutnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com