Siapa Herman Khaeron? Anggota DPR yang Viral Terima Amplop saat Rapat dengan Pertamina, Harta Rp15 M

TRIBUNJATIM.COM - Seorang anggota DPR RI kepergok menerima amplop saat sedang rapat dengan Pertamina viral di media sosial.

Adapun amplop tersebut diambil dari balik map yang baru saja ia tanda tangani.

Kejadian itu terekam dalam live rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Pertama dan Sub Holding pada Selasa (11/3/2025).

Momen yang viral ini salah satunya diunggah oleh akun X @ZulkifliLubis69 pada Rabu (12/3/2025). 

“Korupsi sudah menjadi budaya di negeri Konoha. Perhatikan amplop kuning langsung simpan di bawah meja,” seperti dikutip dari cuitan akun X @ZulkifliLubis69, Rabu (12/3/2025).

Pengunggah potongan video itu juga turut memberikan mention kepada beberapa akun X, seperti Divisi Humas Polri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Presiden Prabowo Subianto, Kejaksaan Agung, dan DPR.

Baca juga: Koruptor Pertamina Diduga Punya Grup WhatsApp Orang-Orang Senang, DPR: Menangis Hati Kami

Dalam video itu, anggota DPR yang mengenakan batik kuning terlihat disodorkan map berwarna merah oleh seseorang.

Dia pun kemudian menandatangani kertas di atas map tersebut, lalu mengambil amplop berwarna kuning dan menyimpannya di bawah meja.

“Isi uang sogokan kah?” tulis keterangan tambahan di dalam video.

Sosok anggota DPR yang viral tersebut ialah Herman Khaeron.

Herman membantah tuduhan bahwa amplop tersebut adalah uang sogokan dan berkaitan dengan praktik korupsi.

“Itu fitnah yang keji. Saya harus klarifikasi bahwa itu SPPJ (Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan) perjalanan dinas saya yang belum diambil,” ujar Herman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/3/2025), dikutip dari Tribun Jakarta.

Herman menerangkan, penandatanganan itu berlangsung saat dirinya mengikuti rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina pada Selasa (11/3/2025).

Dokumen yang ditandatangani dan amplop berwarna kuning yang diterimanya pun berasal dari Sekretariat Komisi VI DPR RI.

“Betul sekali. Itu kebetulan ditandatangani saat rapat, silakan saja klarifikasi ke Sekretariat Komisi VI,” jelas Herman.