Kadis Pariwisata Keluhkan Wisata Turun Gegara Larangan Study Tour Dedi Mulyadi, Sepi Pengujung

TRIBUNJATIM.COM - Larangan study tour oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ternyata berimbas luas ke daerah lain.

Protes pun diungkap Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul, Oneng Windu Wardana.

Ia mengeluhkan wisata di daerahnya turun 70 persen imbas larangan KDM.

Baca juga: Pandu Tewas Ditendang Polisi usai Dituduh Narkoba, Polres Tak Mau Buka CCTV, Keluarga: Fitnah!

Sebagai Kadis Pariwisata, Oneng aktif dalam berbagai kegiatan untuk memajukan sektor pariwisata di daerahnya.

Pada tanggal 15 Desember 2023 lalu, mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Oneng menerima penghargaan dalam acara Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia.

Penghargaan ini menunjukkan komitmen Kabupaten Gunungkidul dalam memajukan sektor pariwisata.

Selain itu, pada bulan September 2024, Dinas Pariwisata Gunungkidul mengadakan kompetisi Video Ekonomi Kreatif dan Poster, dengan total hadiah mencapai Rp54 juta.

Kompetisi ini bertujuan untuk mendorong kreativitas masyarakat dalam mempromosikan potensi wisata daerah.

Namun baru-baru ini, Oneng melaporkan bahwa kunjungan wisata di Gunungkidul menurun hingga 70 persen.

Salah satu faktor penyebabnya adalah larangan study tour dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi sektor pariwisata setempat.

Melalui berbagai inisiatif dan kebijakan, Oneng pun terus berupaya meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul.

Meskipun ia harus menghadapi tantangan seperti penurunan jumlah wisatawan.

"Kunjungan sekarang sepi banget, kalau berkunjung ke pantai hampir tidak ada pengunjung," ungkap Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul, Oneng Windu Wardana, mengutip Kompas.com.

Windu menjelaskan, penurunan kunjungan sudah terasa sejak Dedi Mulyadi melarang adanya study tour.

Meskipun pihaknya tidak merinci angka pasti penurunan tersebut, dampaknya terhadap kunjungan wisata di Gunungkidul sangat dirasakan.

"Sebenarnya, penurunan sudah terjadi sebelum puasa, banyak faktor yang berkontribusi, termasuk larangan Gubernur Jawa Barat itu," jelas Oneng.

Kendati demikian, Oneng optimistis kunjungan wisata Gunungkidul akan kembali meningkat menjelang Lebaran 2025. 

Ia memperkirakan, pemudik akan mulai berdatangan ke Gunungkidul, sepekan sebelum hari raya.

"21 Maret 2025, anak sekolah sudah mulai libur, kemungkinan dan harapan kami, kunjungan mulai naik," tuturnya.

Terpisah, Sub Koordinasi Obyek dan Daya Tarik Wisata, Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Gunungkidul, Aris Sugiyantoro menyatakan hal senada.

Ia mengatakan bahwa pada hari libur akhir pekan, kunjungan wisatawan dapat mencapai sekitar 8.000 orang per hari.

Selama bulan puasa, jumlah tersebut menurun drastis menjadi sekitar 2.000 orang per hari.

"Jika dibandingkan dengan hari biasa, penurunan saat bulan puasa mencapai sekitar 70 persen," pungkas Aris.

Baca juga: Tak Mau Bebani Anak Kandung, Nenek Wa Ade & Cucu Tinggal di Bekas Pos Ronda, Makan dari Mulung

Dedi Mulyadi memang melarang sekolah yang ada di Jabar untuk melaksanakan kegiatan study tour.

Ia melarang kegiatan yang membebankan biaya besar kepada siswa atau orangtua siswa.

Ditegaskannya, guru serta kepala sekolah akan menghadapi sanksi tegas jika melanggar. 

"Tidak ada larangan bagi kalian (siswa) untuk kalian membuat perpisahan di sekolah. Bermusik, bersastra, menari, asalkan seluruh kegiatan itu bersumber daya di sekolah itu sendiri," ujar Dedi dalam unggahan Instagram @dedimulyadi71 pada Kamis (27/2/2025).

Ia pun menjawab kritikan yang dilayangkan kepadanya terkait kebijakan pelarangan sekolah melakukan study tour ke luar Jawa Barat.

Pada awalnya, Dedi mengucapkan terima kasih pada pihak yang mengkritik kebijakannya, karena itu bagian demokrasi. 

Namun, khusus kritikan yang disampaikan pengusaha tour and travel, Dedi memberikan jawaban yang menohok. 

"Saya tegaskan, travel, penyelenggara kegiatan perjalanan wisata. Kenapa harus obyeknya anak sekolah?" tanya Dedi dalam video yang diunggah di kanal YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL pada Rabu (26/2/2025). 

Menurut Dedi, kalau menjadikan obyek anak sekolah, berarti telah melakukan eksploitasi terhadap proses pendidikan.

"Kalau jadi penyelenggara tour and travel obyeknya anak sekolah, enggak usah belajar marketing."

"Itu cukup bertemu dengan kepala sekolah, kasih diskon yang cukup, jadi deh barang."

"Meskipun kualitas penyelenggaraannya misalnya buruk, dan busnya mengalami kecelakaan seperti terjadi di siswa SMK di Depok, di Ciater," kata Dedi yang merekam videonya saat masih mengikuti retreat kepala daerah di Magelang.

Terkait tudingan bahwa soal kemiskinan tugas Gubernur, menurut Dedi, justru kegiatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.

Alasannya, orang tua yang berpenghasilan pas-pasan, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah yang menghabiskan anggaran Rp4-5 juta, hal itu itu bisa berdampak pada menurunnya angka kualitas hidupnya. 

Orang tua akan mencari pinjaman, baik ke rentenir, pinjaman online, hingga bank keliling. 

Akhirnya hal ini menjadi pembebanan ekonomi dan angka kemiskinan semakin meningkat. 

"Sedangkan pembebasan mereka dari kewajiban untuk melakukan pembayaran di luar kebutuhan dasarnya, itu ikhtiar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mendidik masyarakat untuk investasi," katanya. 

Menurut Dedi, negara telah mensubsidi pendidikan triliunan rupiah agar beban orang tua menurun, bahkan hingga zero.

Tetapi kalau masih ada kegiatan pungutan in, maka subsidi pendidikan tidak ada arti. 

"Kalau tidak ada arti, lebih baik sekolah bayar saja, uang puluhan triluan untuk kepentingan, investasi, infrastruktur, dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi publik," selorohnya

Baca juga: Pria Berseragam ASN Ikut Aksi Keroyok Maling, Ikat Pelaku sampai Melindas Pakai Motor hingga Tewas

Dedi mencontohkan, jika jumlah seluruh siswa SMA/SMK kelas 3 di Jawa Barat ada 800.000 orang, jika semuanya diminta membayar Rp4 juta untuk study tour, maka diperlukan dana Rp3,2 triliun.

"Dana Rp3,2 T itu lari kemana-mana. Kalau Rp3,2 T didorong untuk investasi, persiapkan masuk Perguruan Tinggi, bekerja, mengikuti pelatihan yang bermanfaat, ini sangat berarti."

"Untuk itu mari kita bersama-sama membangun negeri ini dengan cara berpikir dan cara berpandangan rasional," katanya. 

Dedi tidak melarang siswa kelas 3 untuk membuat kegiatan kreatif yang berkesan dengan budget minim.

Seperti kegiatan seni saat perpisahan atau foto kenangan yang dikoordinir OSIS. 

"Yang dilarang itu kegiatan yang melibatkan sekolah, mengumpulkan uang, memobilisasi siswa demi kepentingan yang sifatnya sekedar hura-hura," tegasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com