Anggaran Celana Dalam Prajurit Pria Rp 172 Juta, Pihak TNI Siap Transparan: Kami Sesuai Ketentuan

Hariyanto memastikan, pihaknya menggunakan seluruh anggaran TNI secara transparan dan bertanggung jawab demi mendukung kesiapan prajurit dalam menjalankan tugas pertahanan negara.

Diberitakan sebelumnya, anggaran untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI tahun ini adalah Rp 139,2 triliun dari yang semula Rp 166,2 triliun. 

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto mengatakan, jumlah tersebut adalah sisa anggaran setelah dipangkas Rp 26,99 triliun karena efisiensi.

Pemangkasan anggaran tersebut membuat Kemenhan dan TNI harus menghemat belanja barang dan belanja modal.

Baca juga: Sosok Terduga Pemilik Arena Judi Sabung Ayam yang Tewaskan 3 Polisi, Pihak TNI Pastikan Tepati Janji

Sementara, belanja pegawai sama sekali tidak dikenai efisiensi.

"Anggaran tetap berada pada DIPA Kemenhan dan TNI, namun dengan status diblokir," ucapnya.

Berikut perincian jumlah efisiensi anggaran pada masing-masing unit organisasi:

• Kemenhan: Rp 8,43 triliun
• Mabes TNI: Rp 3,68 triliun
• TNI Angkatan Darat (AD): Rp 5,16 triliun
• TNI Angkatan Laut (AL): Rp 6,07 triliun
• TNI Angkatan Udara (AU): Rp 3,36 triliun.

Saat ini, publik tengah menyoroti revisi RUU TNI yang menimbulkan banyak pemicu masalah.

Polemik rapat RUU TNI yang dilakukan DPR RI di sebuah hotel mewah di Jakarta kini ditanggapi oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco membantah jika revisi Undang-Undang (UU) TNI dibahas secara tergesa-gesa dan diam-diam.

Menurutnya, tak ada yang dikebut dalam pembahasan RUU TNI.

"Saya sampaikan bahwa tidak ada kebut mengebut dalam revisi UU TNI," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Baca juga: Momen Aktivis Gedor Pintu Ruang Rapat DPR di Hotel Mewah, Tolak RUU TNI, Sempat Didorong Penjaga

Dasco mengatakan, proses revisi telah berlangsung selama beberapa bulan dan melibatkan partisipasi publik.

"Seperti kita tahu bahwa revisi UU TNI ini sudah berlangsung dari berapa lama ya, berapa bulan lalu. Dan itu kemudian dibahas di komisi 1 termasuk kemudian mengundang partisipasi publik," ujarnya.

Terkait rapat yang diadakan di Hotel Fairmont Jakarta, Dasco menepis anggapan bahwa pembahasan dilakukan secara tertutup.