Kemenpar Langsung Bereaksi Usai Larangan Study Tour Meluas, Wilayah Lain Mulai Ikutan Dedi Mulyadi

TRIBUNJATIM.COM - Sejak Dedi Mulyadi melarang study tour di Jawa Barat, sejumlah daerah di Tanah Air ikut-ikutan.

Larangan itu terpantau dicanangkan di Jakarta, Riau, Bengkulu, dan Banten.

Bahkan Wali Kota Serang, Banten, Budi Rustandi, mengancam memecat kepala sekolah yang nekat melepaskan siswa-siswanya study tour.

Namun, kebijakan ini menuai protes, khususnya dari pelaku pariwisata.

Pihak travel pun terang-terangan mengklaim bahwa kebijakan Dedi Mulyadi merugikan mereka.

Atas huru-hara itu, Kementerian Pariwisata sampai turun tangan.

Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

Baca juga: Alasan Dedi Mulyadi Beri Upah Rp6 Miliar ke Becak & Kusir Jelang Mudik, Tiap Unit Dapat Rp3 Juta

Sebelumnya, Ikatan Perusahaan Bus Oto Bandung (IPOBA) mengancam akan melakukan aksi jika masalah ini ta kunjung ada solusinya.

Ketua IPOBA Jawa Barat, Cipto Prasodjo, menyebut kebijakan ini akan berdampak besar pada sektor pariwisata dan bisa menjadi Covid-19 kedua bagi para pelaku usaha.

Menurut Cipto, larangan study tour tidak hanya merugikan perusahaan otobus, tetapi juga berdampak pada hotel, restoran, tempat wisata, hingga UMKM yang menggantungkan penghasilannya pada kunjungan rombongan pelajar.

"Kalau ini terjadi, maka ini menjadi Covid kedua bagi kami. Larangan ini tidak hanya berdampak pada PO bus, tapi hotel, restoran, tempat wisata, UMKM dan lainnya. Jangan hilangkan study tour, tapi ubah polanya," kata Cipto dalam forum diskusi pelaku pariwisata Jabar, Selasa (11/3/2025), melansir dari Tribun Jabar.

Larangan itu juga bakal berdampak pada pengangguran.

"Jika dilarang, maka kemungkinan kami akan mengurangi jumlah bus kami, otomatis akan berdampak pada pengurangan sopir dan kondektur. Maka akan ada beberapa keluarga yang akan kehilangan mata pencahariannya," ujar Cipto.

Baca juga: Paksa Dedi Mulyadi Tukaran Sandal, Emak-emak Bikin Gubernur Jawa Barat Pasrah, Warga Tertawa Bahagia

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa berjanji akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah membahas pelarangan tersebut.  

"Saya juga sudah mendengar itu, kita berupaya untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait larangan itu," kata Ni Luh saat kunjungan kerja di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis (20/3/2025).

Menurut Ni Luh, kebijakan tersebut dapat berdampak positif dengan meningkatkan kunjungan wisata di daerah.

"Mudah-mudahan juga itu bisa menggerakkan wisata di wilayah itu. Jadi enggak keluar di sana, ya menghidupkan. Mudah-mudahan bisa menghidupkan," ujarnya.

Ni Luh menambahkan, larangan tersebut berpotensi mendukung perekonomian masyarakat sekitar karena adanya perputaran uang dari kegiatan wisata lokal.

Namun, ia tetap akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi agar pariwisata di Indonesia tetap berkembang.

"Kita juga ingin masyarakat itu bisa berwisata di Indonesia saja, tidak hanya di satu kabupaten/kota atau provinsi saja, tapi juga ke daerah-daerah di sekitarnya," tandasnya.

Senator DPD RI Dapil Jawa Tengah juga membujuk Dedi Mulyadi agar merombak kebijakan ini.

Dr Abdul Kholik meminta Dedi Mulyadi membuka dialog dengan para pengusaha travel di Jawa Tengah.

Hal ini berkaitan dengan kebijakan melarang study tour bagi sekolah di Jawa Barat yang direspon oleh para pengusaha travel di Jateng yang tidak akan melayani rute perjalanan wisata ke Jabar.

Baca juga: Sosok Jeje Govinda, Bupati Bandung Barat Bingung Jawab Pertanyaan Dedi Mulyadi, Ipar Raffi Ahmad

Menurut Kholik,  jika tidak diselesaikan segera, maka akan berdampak pada sektor pariwisata di Jabar dan luar Jabar dan yang akan rugi adalah masyarakat.

"Saya mengetuk hati Pak Gubernur Jabar, KDM (Kang Dedi Mulyadi) segera membuka dialog dengan para agen perjalanan dan pelaku pariwisata di Jateng."

"Dialog tersebut diharapkan dapat melahirkan solusi yang menyelesaikannya."

"Sebab, apabila dibiarkan berlarut-larut akan berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan wisatawan."

"Akhirnya masyarakat Jawa Barat sendiri pun juga ikut dirugikan," kata Abdul Kholik dalam keterangan tertulis yang dikutip Tribunbanyumas.com (grup surya.co.id), Minggu (16/3/2025).

Kholik memahami maksud baik dari pelarangan studi tour oleh Gubernur Dedi Mulyadi tersebut.

Banyaknya penyalahgunaan acara studi tour, terutama menjadi program yang memberatkan para orang tua siswa sekolah.

Selain itu juga memang ada tendensi terjadi komersialisasi yang berlebihan sehingga aspek piknik lebih di kedepankan dari pada aspek studinya.

"Saya memang berharap pula adanya larangan dari Kang Dedi Mulyadi dapat menjadi semacam pembinaan."

"Sehingga nantinya ke depan studi tour akan diatur dan diawasi secara ketat."

"Tujuan studi nantinya pun akan bisa maksimal yakni sebagai ajang bagi para siswa untuk mengenal daerah."

"Ini misalnya tujuan destinasi studi tour menjadi kian terarah, serta lebih difokuskan bagi kebutuhan pendidikan seperti mengunjungi museum, tempat bersejarah, dan berbagai destinasi lain yang terkait dengan materi pembelajaran," ujarnya.

Selain itu, pengutamaan aspek keselamatan juga menjadi pembahasan dalam dialog antara Gubernur Jawa Barat dan para pengusaha travel Jawa Tengah.

Misalnya akan dilaksanakan audit kelayakan moda transportasi dan kru bus terlebih dahulu.

Baca juga: Pantas Menolak Ditawari Dedi Mulyadi Pindah? Irin Sahirin Tak Takut Rumahnya Rentan Banjir: Betah

Jadi akan ada aturan, prosedur pengawasan, dan sanksi yang tegas kepada semua penyelenggara studi tour jika melanggarnya.

Akibatnya jaminan keselamatan para konsumen studi tour juga maskimal.

"Dengan demikian, studi tour akhirnya benar-benar dapat difungsikan sebagai sarana pembelajaran."

"Pada saat yang sama, baik pengusaha travel maupun masyarakat di Jawa Barat sekaligus mampu mendapatkan imbas ekonomi ketika bisnis di sektor pariwisata ternyata dapat juga berkembang dengan baik."

"Semuanya selamat, serta semua pihak pula diuntungkan," tandas Abdul Kholik. 

----- 

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id

Berita Jatim dan berita viral lainnya.