Termasuk RS Swasta, Pemkot Surabaya Target Semua RS Bisa Terima Pasien BPJS Kesehatan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengupayakan seluruh Rumah Sakit di Surabaya dapat melayani pasien BPJS Kesehatan.

Ditargetkan, hal ini dapat mulai dijalankan pasca lebaran.

Mengutip data Dinas Kesehatan, saat ini masih ada 19 rumah sakit dari total 67 RS di Surabaya yang belum bisa melayani BPJS Kesehatan. Menurut Wali Kota Eri, hal ini membuat tumpukan pasien terpusat di rumah sakit tertentu. 

Misalnya, rumah sakit milik pemerintah kota Surabaya seperti RSUD dr Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) yang tiap harinya melayani ribuan pasien. Sebab, rumah sakit tersebut mengutamakan pasien BPJS. 

"Saat ini pasien BPJS banyak sekali. Di Soewandhie dan BDH, ada 2 ribu [pasien] lebih," kata Cak Eri ketika bertemu BPJS Kesehatan dan Perhimpunan RS Seluruh Indonesia (Persi) Surabaya, Selasa (25/3/2025).

Baca juga: Ayo Manfaatkan Program Pemutihan PBB-P2, Pemkot Surabaya Hapus Denda Pajak sampai Akhir Mei 2025

Sehingga, dengan mewajibkan semua rumah sakit melayani BPJS tersebut diharapkan dapat mengurai antrean pasien. Selain itu, pasien juga bisa mengakses RS yang dekat dengan alamat tinggalnya. 

"Nanti kami akan hitung jumlah RS di masing-masing wilayah. Sehingga, mereka tak perlu menuju RS yang jauh melainkan RS yang dekat dengan rumahnya," kata Cak Eri.

Berdasarkan perhitungannya, ketersediaan RS cukup untuk menampung pasien di Surabaya. "Sehingga, pasien ini tidak perlu antre lama lagi," katanya.

Ditargetkan, penjajakan kerjasama agar seluruh RS dapat melayani pasien BPJS Kesehatan dimulai bulan depan. Sekalipun, kuota pasien BPJS di masing-masing RS tidak sama. "Targetnya setelah lebaran," katanya.

Apabila pasien tak menumpuk di satu RS saja, maka pelayanan akan bisa ditingkatkan. Menurutnya, upaya ini sekaligus mewujudkan Surabaya sebagai kota rujukan kesehatan berkonsep wisata medis (medical tourism).

Menurut Wali Kota Eri, butuh gotong royong antara semua pihak untuk meningkatan pelayanan kesehatan di Surabaya, termasuk RS. Keberadaan RS "premium" diharapkan turut memberikan dampak kepada masyarakat miskin.

Apalagi, selama ini Pemkot Surabaya mengeluarkan anggaran lebih dari Rp500 miliar pertahun untuk mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan cakupan 99,39 persen. Melalui program ini, warga Surabaya dapat mengakses kesehatan secara gratis di fasilitas layanan kesehatan yang berkerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Sekalipun demikian, pihaknya mengakui ada beberapa tantangan mewujudkan target tersebut. Di antaranya, tidak semua RS bersedia berkerjasama dengan BPJS.

Baca juga: 50 Calon Pejabat Pemkot Surabaya Mundur Seleksi, Wali Kota Eri segera Rotasi Kadis Pasca Lebaran

Apabila ada yang demikian, maka Wali Kota Eri menganggap RS tersebut tidak bisa mempedulikan keberadaan rakyat kecil. "Sehingga, nanti kami akan umumkan kepada masyarakat soal mana saja yang tak mau melayani pasien BPJS," katanya.