Teguran Dedi Mulyadi Lihat Merek Rompi Hitam Danramil di Proyek Eiger Camp: Kirain Saya Jaga

"Kami sinyalir kegiatan itu ilegal karena dijalankan tanpa mengikuti aturan, mengingat berada di area resapan air, hutan, dan tanaman kebun teh," katanya.

"Ini sangat membahayakan masyarakat yang berada di bawahnya, karena berpotensi memicu longsor dan banjir," tegasnya.

Selain itu, pihak Satpol PP menemukan kejanggalan dalam dokumen perizinan yang dipasang di lokasi proyek.

Barcode pada izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tampak tertutup, sehingga menyulitkan pengecekan keabsahannya.

"Kami sudah memotret dokumen PBG yang terpasang. Secara kasat mata terlihat lengkap, tetapi kami akan menelusuri ke pihak perizinan untuk memastikan keabsahannya karena ada kejanggalan, yakni barcode yang tertutup," jelas Supriyono.

Melansir Tribun Jabar, proyek Eiger Camp rupanya sudah memiliki izin yang telah diurus sejak tahun 2021.

Totalnya ada delapan dokumen izin mulai dari pengajuan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pengesahan site plan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, analisis dampak lingkungan, Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), hingga surat persetujuan bangunan gedung. 

Penyusun Dokumen Amdal Eiger Camp dari PT Mitra Reka Buana, Jemy Septendi mengatakan, perizinan Eiger Camp sudah diproses sejak jauh hari dan mengikuti semua prosedur yang diamanatkan peraturan.

"Dokumen dan perizinan lengkap, termasuk dokumen AMDAL dan Analisis Dampak Lingkungan."

"Koefisien dasar bangunan juga hanya dari izin yang diberikan," ujar Jemy.

Ia pun menilai penyegelan ini sebagai tindakan sementara yang terjadi akibat miskomunikasi antara Satpol PP dan pihak Eiger Camp.

"Terkait penyegelan itu hanya miskomunikasi saja, itu cuma penyegelan sementara karena barcode PBG, tapi sekarang barcode sudah kami share," tambahnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com