Pantas Tangis Dadang Dishub Pecah Ditelpon Dedi Mulyadi, Kini Emen Sopir Angkot Pilih Ikhlas

Ia menyayangkan tindakan pemotongan tersebut, mengingat uang sebesar Rp200.000 sangat berarti bagi kehidupan keluarga para sopir. 

Menurutnya, nominal tersebut bisa mencukupi kebutuhan makan keluarga selama empat hari.

"Rp200.000 berarti bagi mereka, artinya bahwa untuk mencukupi kehidupan selama empat hari. Ibu-ibunya masak senilai Rp50.000 per hari," jelasnya.

Dedi pun menyindir keras pihak-pihak yang mengembalikan uang kompensasi sopir angkot Puncak Bogor.

Sebab menurut Dedi Mulyadi, uang tersebut dikembalikan karena sebelumnya ada pengambilan.

Meski para oknum mengaku tidak meminta, namun Dedi Mulyadi tak percaya begitu saja.

Ia meminta agar pihak-pihak yang menerima uang diselidiki.

"Tadi sopirnya sudah menyampaikan pernyataan, geus dibalikeun ceunah (sudah dikembalikan katanya)," kata Dedi di akun TikToknya, @dedimulyadiofficial.

Namun meski begitu, Dedi meminta agar dugaan pungutan tetap diselidiki.

"Kalau saya sih, ya selidiki aja, agar itu tidak menjadi kebiasaan," tegasnya.

Bahkan meski sudah dikembalikan, kata KDM, hal itu jadi masalah yang lain.

"Kalau pun barangnya sudah dikembalikan, hal yang lain. Tapi BAP-nya harus tetap ada," tegas Dedi lagi.

Baca juga: Ambulans Kehabisan BBM, Jenazah Dibawa Pulang Keluarga Pakai Pikap, Direktur RSUD Minta Maaf

KDM juga mengatakan, tindakan ini merupakan aksi premanisme, baik oleh oknum berseragam atau tidak.

"Berseragam ataupun tidak, preman tetaplah preman," katanya.

"Ada sopir angkot yang menyampaikan bahwa ada Rp200 ribu tuh dipotong, tapi katanya tidak dipotong."

"Itu mah sukarela, karena sukarela dan jadi ribut, akhirnya dibalikin lagi," beber Dedi.

Dedi Mulyadi pun bersyukur kalau uangnya saat ini sudah dikembalikan.

"Ya alhamdulillah lah kalau dibalikin lagi," katanya.

Namun ia menegaskan kalau aksi tersebut tetap merupakan tindakan premanisme.

"Tapi kalau itu adalah pelaku yang dilakukan oleh ASN atau kelompok lain berbentuk organisasi, saya kekeuh menyatakan bahwa itu premanisme," kata dia.

Dedi Mulyadi pun membedakan antara preman berseragam dan tidak.

"Ada preman yang tidak punya seragam, ada preman yang punya seragam," katanya.

Namun lanjut Dedi, hal itu tetap tidak boleh dilakukan di Kabupaten Bogor.

"Intinya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keharusan tugas dan kewenangan dia, dan mengambil hak-hak orang lain."

"Semoga peristiwa ini tidak terulang lagi," pungkas Dedi.