Pantas Tangis Dadang Dishub Pecah Ditelpon Dedi Mulyadi, Kini Emen Sopir Angkot Pilih Ikhlas

TRIBUNJATIM.COM - Dadang Dishub tampak menangis dan mengeluarkan air mata setelah melakukan komunikasi telepon dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Nama Dadang Dishub menjadi sorotan setelah ramai perbincangan polemik dana kompensasi yang dipangkas oleh oknum tertentu.

Air mata Dadang Dishub tak terbendung ketika ia menerima telpon dari Gubernur Jawa Barat.

Dadang Dishub adalah Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor.

Dadang Kosasih, menangis usai ditelepon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dedi menghubungi Dadang untuk menanyakan terkait dugaan pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot di Kabupaten Bogor yang diduga dilakukan oknum Dishub Bogor.

Lewat akun Instagramnya @dedimulyadi71, Dedi mengunggah video saat Dadang menangis. 

"Tangis Pak Dadang, Kabid pada Dishub Kabupaten Bogor," tulis Dedi, Minggu (6/4/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari KOMPAS.COM, Selasa (8/4/2025).

Dalam video, terdengar Dadang mengucapkan apresasi kepada Dedi.

"Pokoknya layani masyarakat. Ternyata jawabannya, Allah kasih jawaban gitu, melalui Pak Gubernur," ujar Dadang sambil terisak.

Baca juga: Kabid Dishub Bogor Nangis Dituduh Sunat Uang Angkot, Kini Diundang KDM Makan, Kembalikan Rp11,2 Juta

Dari video yang diunggah di akun Youtubenya, Minggu (6/4/2025), Dedi meminta penjelasan ke Dadang terkait pemotongan kompensasi untuk sopir angkot.

Kepada Dedi, Dadang membantah bahwa Dishub Bogor melakukan pemotongan.

Dadang menjelaskan, awalnya dia melakukan penindakan ke sejumlah sopir angkot yang masih beroperasi.

Salah satu sopir angkot kemudian mengatakan bahwa ada pemotongan uang kompensasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Sub Unit atau KKSU yang merupakan wadah bagi sopir dan pemilik angkot.

"Saya tanya ke sopir, kenapa kamu beroperasi. (Dia jawab) 'kan saya dipungut Rp 200.000. Untuk gantikan Rp 200.000 itu, saya makanya beroperasi'. Baru di situ saya baru punya data siapa yang mungut, ternyata KKSU," ujar Dadang kepada Dedi Mulyadi.

"Jadi KKSU (yang pungut)? tanya Dedi.

"KKSU," jawab Dadang.

Dadang kemudian meminta bantuan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dishub Provinsi Jabar untuk memediasi KKSU dan sopir angkot.

Baca juga: Baru Senang Dapat Bansos Rp 1 Juta, Emen Sopir Angkot Dipalak Oknum Dishub Rp 200 Ribu: Keikhlasan

Pada malam hari, KKSU mendatangi Dadang dan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut.

Namun, keesokan harinya, Dedi Mulyadi ternyata mengunggah video obrolannya dengan seorang sopir angkot bernama Emen yang mengaku uang kompensasinya dipotong oleh Dishub Bogor.

"KKSU sudah oke malam datang ke saya, sopir belum ketemu. Waktu itu keduluan dengan Pak Gubernur. Saya kaget percakapan luar biasa (di video) dan ternyata membuahkan hasil data akurat karena Pak Emen (sampaikan) ada pemotongan," ujar Dadang.

Dedi kemudian menanyakan kenapa Emen si sopir angkot bisa menuding bahwa Dishub Bogor melakukan pemotongan.

Dadang kemudian menjawab Emen diduga tidak mengetahui mana petugas Dishub Bogor dan mana Dishub Jabar yang memang bertugas membagikan kompensasi ke sopir angkot.

"Karena pembagian itu, dia enggak tahu dishub provinsi dan kabupaten, kan pembagiannya provinsi," ujar Dadang.

Baca juga: Polres dan Dishub Lamongan Alihkan Arus Kendaraan dari Tuban Menuju Surabaya Melalui JLU

Dedi lalu memastikan lagi apakah ada petugas Dishub Kabupaten Bogor yang melakukan pemotongan ke Dadang.

"Ada oknum dishub kabupaten motong?" tanya Dedi.

"Saya pastikan tidak ada, clear and clean karena kalau misalnya pas mediasi, pasti menyebutkan, ini tidak ada. Tapi saya nitip ke KKSU, tolong balikkan (uang) ke sopir," ujar Dadang.

Sebelumnya kepada awak media, Dadang juga menjelaskan bahwa tidak ada pemotongan uang kompensasi sopir angkot, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

Dadang menyebut bahwa tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut.

Para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada KKSU.

"Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000," kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).

"Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena mis komunikasi," ujarnya.

Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.

Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya.

Sementara itu, Dedi Mulyadi terus memburu sosok sebenarnya yang memangkas anggaran untuk sopir angkot.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberi ancaman pada oknum yang melakukan pemotongan beralasan bantuan sukarela.

Ia mengatakan, hidup para oknum tidak akan bisa tenang.

Baca juga: Thaif Ditabrak Pembalap Liar sampai Kritis Malah Dihujat di Medsos, Kakak Resah Kasus Mandek

Ya, Dedi tegas tak akan beri ampun pada oknum yang memotong uang kompensasi sopir angkot.

Ia tak akan tinggal diam dan tetap akan membawa kasus ini ke jalur hukum.

Menurut Dedi yang akrab disapa KDM, kasus ini sudah termasuk ranah tindak pidana dan merugikan ratusan sopir angkot, khususnya di wilayah Bogor.

Proses hukum pun akan terus berjalan sampai mendapat sanksi yang setimpal atas perbuatannya.

"Untuk oknum yang lakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela, Anda tidak bisa tenang. Bahwa proses hukum harus berjalan," tegas Dedi.

KDM juga akan mengganti uang kompensasi para sopir angkot di Kabupaten Bogor yang dipotong oleh oknum Dishub, Organda, dan KKSU.

Ia menegaskan, para sopir angkot tidak perlu khawatir karena dirinya siap mengganti kerugian tersebut.

"Untuk sopir angkot yang dipotong, jangan cemas ya, saya akan siapkan Rp200.000 lagi sebagai uang pengganti," ujar Dedi.

Ia menyayangkan tindakan pemotongan tersebut, mengingat uang sebesar Rp200.000 sangat berarti bagi kehidupan keluarga para sopir. 

Menurutnya, nominal tersebut bisa mencukupi kebutuhan makan keluarga selama empat hari.

"Rp200.000 berarti bagi mereka, artinya bahwa untuk mencukupi kehidupan selama empat hari. Ibu-ibunya masak senilai Rp50.000 per hari," jelasnya.

Dedi pun menyindir keras pihak-pihak yang mengembalikan uang kompensasi sopir angkot Puncak Bogor.

Sebab menurut Dedi Mulyadi, uang tersebut dikembalikan karena sebelumnya ada pengambilan.

Meski para oknum mengaku tidak meminta, namun Dedi Mulyadi tak percaya begitu saja.

Ia meminta agar pihak-pihak yang menerima uang diselidiki.

"Tadi sopirnya sudah menyampaikan pernyataan, geus dibalikeun ceunah (sudah dikembalikan katanya)," kata Dedi di akun TikToknya, @dedimulyadiofficial.

Namun meski begitu, Dedi meminta agar dugaan pungutan tetap diselidiki.

"Kalau saya sih, ya selidiki aja, agar itu tidak menjadi kebiasaan," tegasnya.

Bahkan meski sudah dikembalikan, kata KDM, hal itu jadi masalah yang lain.

"Kalau pun barangnya sudah dikembalikan, hal yang lain. Tapi BAP-nya harus tetap ada," tegas Dedi lagi.

Baca juga: Ambulans Kehabisan BBM, Jenazah Dibawa Pulang Keluarga Pakai Pikap, Direktur RSUD Minta Maaf

KDM juga mengatakan, tindakan ini merupakan aksi premanisme, baik oleh oknum berseragam atau tidak.

"Berseragam ataupun tidak, preman tetaplah preman," katanya.

"Ada sopir angkot yang menyampaikan bahwa ada Rp200 ribu tuh dipotong, tapi katanya tidak dipotong."

"Itu mah sukarela, karena sukarela dan jadi ribut, akhirnya dibalikin lagi," beber Dedi.

Dedi Mulyadi pun bersyukur kalau uangnya saat ini sudah dikembalikan.

"Ya alhamdulillah lah kalau dibalikin lagi," katanya.

Namun ia menegaskan kalau aksi tersebut tetap merupakan tindakan premanisme.

"Tapi kalau itu adalah pelaku yang dilakukan oleh ASN atau kelompok lain berbentuk organisasi, saya kekeuh menyatakan bahwa itu premanisme," kata dia.

Dedi Mulyadi pun membedakan antara preman berseragam dan tidak.

"Ada preman yang tidak punya seragam, ada preman yang punya seragam," katanya.

Namun lanjut Dedi, hal itu tetap tidak boleh dilakukan di Kabupaten Bogor.

"Intinya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keharusan tugas dan kewenangan dia, dan mengambil hak-hak orang lain."

"Semoga peristiwa ini tidak terulang lagi," pungkas Dedi.