Kepsek Dicopot Pasca Wajibkan Siswa SD Pakai Baju Lebaran di Hari Pertama Masuk, Dedi Mulyadi Ikhlas

TRIBUNJATIM.COM - Kepala SDN Sawahkulon Purwakarta, Dedi Mulyadi, dicopot sementara dari jabatannya karena membuat aturan nyeleneh.

Ia meminta siswa SDN Sawahkulon Purwakarta wajib mengenakan baju Lebaran pada hari pertama masuk sekolah setelah libur Idulfitri.

Kebijakan ini pun menuai reaksi keras karena dianggap tidak relevan dengan tujuan pendidikan.

Baca juga: Pantas Solihin Tak Pernah Mau Bawa Keluarganya Merantau ke Jakarta, Khawatir Perkembangan Anak

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta, Purwanto, mengumumkan penonaktifan sementara Dedi Mulyadi dari jabatan Kepala SDN Sawahkulon Purwakarta.

Keputusan tersebut diambil setelah mendapat instruksi langsung dari Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, terkait kebijakan kontroversial yang diterapkan oleh Dedi Mulyadi.

"Yang bersangkutan (Dedi Mulyadi) sudah kami nonaktifkan. Untuk sementara, Kepala SDN Sawahkulon dijabat oleh pelaksana tugas," ujar Purwanto saat dikonfirmasi Tribun Jabar, Selasa (8/4/2025).

Dia menegaskan bahwa kebijakan semacam ini tidak memiliki kaitan langsung dengan kegiatan pendidikan yang seharusnya menjadi fokus utama sekolah.

Purwanto, yang akrab disapa Kang Ipung, mengingatkan agar kebijakan di sekolah tetap relevan dengan esensi pendidikan.

"Hal-hal seperti pakaian Lebaran itu tidak ada relevansinya dengan kegiatan pendidikan atau silaturahmi," tuturnya.

"Jangan sampai mengeluarkan kebijakan yang justru merugikan atau membingungkan orang tua siswa," tambah Kang Ipung.

"Kebijakan tersebut tidak ada hubungannya dengan tujuan pendidikan," ujar Purwanto.

"Hal-hal seperti ini tidak seharusnya terjadi di sekolah, terutama yang berkaitan dengan kegiatan halal bihalal atau pakaian Lebaran," imbuhnya.

Ia mengingatkan seluruh kepala sekolah di bawah naungan Disdik Purwakarta untuk lebih hati-hati dalam membuat kebijakan.

"Kegiatan silaturahmi memang penting, namun jangan sampai melibatkan hal-hal yang tidak relevan dengan pendidikan esensial," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menegaskan bahwa kebijakan tersebut justru menimbulkan polemik.