Alasan Suami di Sulsel Pukul Istri Pakai Barbel, Dosen Unismuh: Ada Korelasi Tekanan Ekonomi & KDRT

LBH APIK Jakarta juga mencatat, sekitar 22 persen perempuan mengalami kekerasan pertama kali dalam rumah tangga justru pada masa pandemi.

“Ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang sebelumnya baik-baik saja bisa berubah ketika tekanan ekonomi datang. Suami yang sebelumnya penuh perhatian, dalam situasi tekanan berat, bisa berubah menjadi pelaku kekerasan,” terangnya.

Ia mengatakan masalah ekonomi tidak hanya menciptakan ketegangan, tetapi juga memperkuat struktur sosial patriarki yang telah mengakar kuat. 

“Kekerasan yang terjadi bukan semata-mata karena masalah pribadi, melainkan sebagai kompensasi atas kegagalan memenuhi tuntutan ekonomi yang diharapkan. Sayangnya, ketika perempuan tidak memiliki kemandirian ekonomi, mereka cenderung terjebak dalam siklus kekerasan,” tambahnya.

“Dalam kasus di Maros, misalnya, pelaku disebut sebagai buruh lepas. Ketidakstabilan ekonomi ini kemungkinan menimbulkan ketegangan ketika peran tradisional sebagai pencari nafkah utama terganggu. Gugatan istri pada posisi ini menjadi semacam penghinaan simbolik yang memicu kekerasan,” bebernya.

Baca juga: Nasib Guru Riniani Pukul Siswa SMA hingga Pingsan, Baru 1 Tahun Ngajar, Keluarga Murid Tak Terima

Ia pun mengimbau agar pemerintah segera mengambil langkah strategis guna mengurangi dampak krisis ekonomi yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. 

Ia juga menyebutkan jika ada bantuan sosial baiknya harus dilengkapi dengan program pemberdayaan ekonomi yang nyata, terutama bagi perempuan, agar mereka memiliki kemandirian. 

Menututnya,  semacam ini sangat diperlukan untuk menciptakan stabilitas rumah tangga dan menekan angka KDRT.

“Salah satu solusi struktural adalah pemberdayaan ekonomi perempuan. Banyak riset menunjukkan, program-program seperti PKH, bansos tunai, dan UMKM lebih efektif jika ditangani oleh ibu-ibu, karena mereka lebih bijak dalam mengelola keuangan keluarga,” imbuhnya.

Selain itu, dirinya menekankan pentingnya peran lembaga sosial dan penyuluhan di tingkat masyarakat untuk membangun kesadaran dan mengubah paradigma relasi gender yang cenderung timpang. 

“Kita perlu merombak pola pikir, mulai dari pendidikan, media, hingga institusi keagamaan, sehingga peran dan hak perempuan dipandang sebagai bagian integral dari kemajuan bersama,” tutupnya.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com

Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com