Gubernur Khofifah Minta Guru Agama Tak Ambil Referensi dari Akun Media Sosial: Berbahaya

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengunjungi ratusan pegawai berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sedang mengikuti masa pendidikan di Gedung BPSDM Provinsi Jatim di Jalan Kawi, Kota Malang, Rabu (16/4/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah mengajak semua guru agama untuk tidak mengambil sumber referensi bahan ajar dari akun di media sosial.

"Saya minta tolong pada guru agama, jadi jangan menjadikan referensi berbasis akun-akun. Berbahaya. Kalau bisa mencari referensi kitab. Kalau referensinya akun, terkontaminasi pemahaman dari yang punya akun. Tolong guru agama, pastikan referensinya dalam Al Quran. Referensinya hadis," ujar Khofifah, Rabu (16/4/2025). 

"Saya minta tolong jangan menggunakan referensi akun. Itu bahaya menurut saya. Akan terdistori. Tidak semua akun memiliki kedalaman keilmuan. Ini bisa menjadi bias," imbuhnya.

Dalam ruangan tersebut, ada 107 guru berstatus PPPK yang mengikuti pendidikan.

Khofifah mengingatkan, peradaban dunia harus disiapkan melalui anak-anak generasi penerus.

Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab penting membentuk karakter dan pola pikir anak. 

"Kalau anak-anak disiapkan memiliki peradaban saling menghormati dan gotong-royong, ya akan tumbuh baik. Kalau disemai saling membeci, ya negatif thinking (berpikir negatif). Bangsa ini adalah bangsa yang besar. Yang kita bangun cinta, bukan benci," tegas Khofifah.

Pemprov Jawa Timur telah menandatangani kerja sama dengan Kemkomdigi RI dua tahun lalu.

Kerja sama tersebut berisi materi literasi digital. Kerja sama tersebut juga mengajarkan pentingnya mikro skill di bidang digital, misal pembelajaran berbasis digital ataupun pelayanan berbasis digital.

Baca juga: Berperan Bentuk Karakter Anak, Guru PAUD di Nganjuk Diminta Terus Berinovasi Beri Pengalaman Belajar

"Pengalaman luar biasa mendidik anak-anak. Hari ini kita berada dalam disrupsi banyak hal, termasuk digital. Kemudian mengkonversi tradisi anak-anak pada digital," tegas Khofifah.

Hal lain yang ditegaskan Khofifah adalah agar kepala sekolah menjaga integritas dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Hal ini dilakukan guna mewujudkan pelayanan produktif dan berdampak positif kepada masyarakat Jatim.

“Penerimaan murid baru harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi, maka diperlukan pakta integritas bagi semua unsur yang terlibat dalam proses SPMB,” kata Khofifah.

SPMB adalah sistem yang dikenalkan pemerintah untuk menggantikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sebelumnya digunakan.

Khofifah mendorong agar pihak sekolah memahami regulasi SPMB, sosialisasi efektif, pelayanan prima, pengawasan dan pemantauan, koordinasi dengan stakeholder, serta pemanfaatan TIK.

Untuk diketahui, berdasarkan statistik SPMB Jatim 2025, jumlah lulusan SMP Sederajat sebanyak 682.252 siswa.

Daya tampung SPMB Jatim untuk SMAN sebanyak 126.180 siswa dan SMKN sebanyak 135.216 siswa.

Dengan demikian persentase daya tampung SMAN dan SMKN sebanyak 261.396 atau 38,31 persen.

Jumlah lulusan SMP sederajat yang tidak dapat tertampung di SMAN dan SMKN sebanyak 420.856 murid atau 61,69 persen.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai mengatakan, untuk mengatasi daya tampung sekolah negeri yang relatif kecil, pemerintah telah mencarikan alternatif lain.

"Kami sedang membahas dan berdiskusi terkait biaya SPP sekolah gratis dari kuota 10 persen di masing-masing sekolah swasta yang kita harapkan bisa menerima siswa yang tidak diterima di SPMB. Akan ada MoU tanggal 2 Mei nanti, insyaallah kita berkomitmen memberikan kesempatan terbaik bagi masyarakat sehingga tidak ada yang sampai putus sekolah," tuturnya.

Aries menjelaskan langkah strategis Dinas Pendidikan antara lain membangun komunikasi swasta (beasiswa dan biaya pendidikan terjangkau) bagian dari ikhtiar untuk mengatasi calon murid yang tidak tertampung di sekolah negeri.

“Di Jatim terdapat 1.083 SMA swasta dan 1.860 SMK swasta. Jika masing-masing sekolah menyediakan 10 beasiswa untuk murid baru, maka akan tersedia 29.430 murid yang terbantu,” jelasnya.