Pemkab Ponorogo Fokus Pembentukan Koperasi Merah Putih, Diupayakan Ada di Setiap Desa dan Kelurahan

Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum 

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo tengah konsen pembentukan koperasi Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

Program ini di Bumi Reog, targetnya terbentuknya koperasi di 307 desa dan kelurahan.

“Target awal koperasi desa merah putih. Konsen pembentukan koperasi merah putih. Diusahakan 307 desa/kelurahan ada,” ungkap Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Diperdagkum), Ringga Dwi Heri Irawan, Sabtu (19/4/2025).

Dia menjelaskan telah melakukan berbagai koordinasi melakui zoom meeting dengan pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim. Dari koordinasi itu paling lambat pembentukan koperasi merah putih pada 12 Juli 2025

“Paling lambat 12 Juli. Insyallah kami, menyelesaikan pembentukannya bulan ini (April),” kata mantan Camat Badegan ketika dikonfirmasi ini.

Baca juga: Bupati Kang Giri Tinjau Proyek Cegah Banjir di Ponorogo, Mulai Digarap Serius

Sehingga, selesai pembentukan pada akhir April 2025, sehingga awal Mei nanti tepatnya pekan pertama dilakukan pendaftaran koperasi merah putih kepada notaris.

“307 desa kelurahan di Ponorogo kami usahakan ada koperasi merah Putih. Pada akhir April 2025 terbentuk koperasi merah putih itu,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa untuk pembentukan koperasi merah putih ada 3 pilihan. Pertama adalah pembentukan koperasi merah putih baru, reaktivitasasi dan gabungan.

Baca juga: Pemerintah Kebut Koperasi Desa Merah Putih, Target Pertengahan Tahun 2025 akan Rampung

“Di Ponorogo yang paling memungkinkan adalah pembentukan koperasi merah putih baru. Kalau gabungan itu kurang itu syaratnya warga dalam desa itu kurang dari 500 orang,” tegasnya.

Sementara untuk pendanaan, Ringga mengaku belum ada pembicaraan tentang hal itu. Namun, dia menjelaskan bahwa koperasi merah putih sumber dananya ada empat.

Baca juga: Hasil Inventarisasi KUD Aktif, Bondowoso Bakal Siapkan Koperasi Desa Merah Putih

“Ada yang dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), DD (Dana Desa) dan sumber dana lain yang sah,” pungkasnya.