Tak Masuk APBD, DPRD Surabaya Dorong CCTV Kampung Pakai Dana Kelurahan 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sejak APBD 2024, Pemkot Surabaya tak lagi menganggarkan pemasangan CCTV di  kampung-kampung.

Meski instrumen ini efektif untuk pengawasan dan pencegahan curanmor. 

Kini maling motor kembali marak di perkampungan.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mendorong Pemkot agar bisa mengalokasikan kebutuhan CCTV melalui Dana Kelurahan (Dakel).

“Kami berharap Pemkot memasukkan anggaran CCTV melalui Dana Kelurahan, karena banyak RT dan RW yang membutuhkan demi keamanan lingkungan,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai. 

Baca juga: Semua Kampung di Surabaya Bakal Diportal Cegah Maling Motor, Bahtiyar Rifai: Dibarengi Kegiatan

Dana Kelurahan (Dakel) di Kota Surabaya saat ini berkisar antara Rp 500 sampai Rp 600 miliar. Sekitar 5 persen dari total APBD. Setiap kelurahan bisa sekitar Rp 2 miliar lebih. 

Dana tersebut bisa dialokasikan untuk pengadaan CCTV secara bertahap di titik-titik rawan.

"Jangan dihilangkan begitu saja. Kalau tidak bisa dari pos APBD langsung, ya lewat Dakel,” jelasnya.

Baca juga: Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan: Camat dan Lurah Kawal Dakel agar Tata Kampung Optimal

Bahtiyar juga menekankan pentingnya membangun sistem keamanan berbasis komunitas. Menurutnya, CCTV hanya alat, tapi peran masyarakat dalam menjaga keamanan tetap krusial. Ia juga menyarankan agar pemeliharaan dan kontrol penggunaan CCTV diserahkan ke warga setempat.

“Kalau sudah terpasang, pemanfaatannya harus terus dimonitor. Jangan hanya pasang, terus dibiarkan. RT, RW, dan warga harus ikut bertanggung jawab menjaga,” katanya.

Dengan dukungan CCTV dan ronda kampung yang aktif, Surabaya yakin bisa memperkuat sistem keamanan lingkungan yang mandiri.