May Day 2025, DPRD Jatim Harap Gubernur Bisa Temui Langsung Buruh

Padahal penahanan ijazah oleh karyawan bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 

"Estimasi sekitar 10 ribu buruh akan hadir," kata Wakil Sekretaris DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Nuruddin Hidayat saat dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu (30/4/2025). 

Persoalan ijazah ini memang menjadi salah satu tuntutan yang sengaja dibawa. Secara spesifik, tuntutan dimaksud adalah penguatan pengawasan oleh Dinas terkait. 

Termasuk juga agar Perda itu betul-betul dijalankan. 

"Persoalan Ijazah ini kan tidak diatur secara nasional, tapi Jawa Timur punya Perda," kata Nuruddin. 

Selain soal ijazah, para buruh juga akan menyampaikan terkait isu pengupahan hingga jaminan sosial. 

Kemudian, juga akan menyampaikan terkait isu pendidikan. Khususnya penambahan kuota afirmasi SPMB SMA untuk anak buruh, yang semula hanya 5 persen agar ditambah menjadi 10 persen. 

Nurudin menambahkan, tuntutan lain yang akan turut disuarakan adalah terkait pajak kendaraan bermotor. 

Para buruh ingin agar Provinsi Jawa Timur memberlakukan pemutihan kendaraan bermotor seperti yang dilakukan oleh Pemprov Jabar. 

"Ini murni aspirasi dari para buruh di bawah," ungkap Nuruddin. 

Dalam aksi Kamis besok, para buruh rencananya akan berkumpul di Jalan Frontage A Yani Surabaya untuk selanjutnya melakukan long march ke Kantor Gubernur Jatim. Mereka memperkirakan akan tiba di pusat aksi sekitar pukul 13.00 WIB.