Ingin Dapat Kebijakan Mirip Dedi Mulyadi, Alfiyah Gugat Gubernur Jatim Khofifah soal Pajak Kendaraan

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kerap menjadi sorotan, hingga akhirnya membuat warga Jawa Timur juga ingin mendapatkan fasilitas serupa.

Hal ini akhirnya yang membuat Alfiyah Nimah, warga Lamongan, Jawa Timur menggugat Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Alfiyah ingin mendapatkan kebijakan pengampunan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Melihat kebijakan yang meringankan warga, Alfiyah juga ingin kebijakan itu diterapkan di Jawa Timur.

Baca juga: Beda Nasib Anne Ratna Mustika dengan Mantan Suaminya Dedi Mulyadi, Cerai setelah 20 Tahun Menikah

Memang, setelah Dedi Mulyadi menerapkan aturan itu, Khofifah Indar Parawansa belum ada tanda menginisiasi menerapkan kebijakan serupa.

Alfiyah pun berinisiatif mengajukan gugatan terhadap Gubernur Khofifah. Sidang perdana digelar Rabu (30/4).

Namun, sidang pertama itu ditunda karena Biro Hukum Provinsi Jawa Timur yang datang mewakili Gubernur Khofifah belum mengantongi surat kuasa.

Baca juga: 100 Orang Jadi Korban Video Hoaks Gubernur Jatim Khofifah, Tertipu Motor Murah Seharga Rp 500.000

Mochammad Sholeh, kuasa hukum Alfiyah Nimah, menjelaskan alasan gugatan tersebut. Ia berpendapat bahwa penghapusan denda pajak merupakan kebijakan yang sangat pro-rakyat, sebab kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Sholeh juga menambahkan bahwa berdasarkan pantauan media sosial, banyak warga Jawa Timur menginginkan kebijakan serupa yang mencakup kendaraan roda dua dan empat, termasuk pokok pajak, denda, balik nama, dan pajak progresif.
 
“Karena faktanya sekarang ekonomi sedang tidak baik-baik saja, masyarakat banyak yang tidak membayar pajak bukan karena tidak mau, tetapi memang lagi tidak punya uang,” ujar Sholeh.

Baca juga: Modus Kejahatan Tiga Pembuat dan Penyebar Video Hoaks Gubernur Jatim Khofifah Promosi Motor Murah

Sholeh juga menyoroti isu korupsi yang terjadi di Jawa Timur. Banyaknya temuan kasus memicu persepsi negatif di masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. 

Beberapa solusi alternatif juga telah disiapkan. Apabila Gubernur Khofifah keberatan, maka pengampunan pajak hanya dikhususkan bagi kendaraan di bawah 2000 cc.

Sebab pemilik kendaraan di bawah 2000 cc umumnya kalangan masyarakat menengah ke bawah. 

Baca juga: Antrean Warga di Kantor Samsat Bojonegoro Membludak, Bayar Pajak Kendaraan Pasca Libur Lebaran

"Tentu tidak adil mobil Mercy dibeli dengan harga miliaran tapi bayar pajak tidak mau. Apalagi mobil mewah jenis Porshe, Ferrari kalau tidak diberi pengampunan masyarakat ke bawah ya gak bingung, wong selama ini hanya bisa lihat di TV. Harapannya Gubernur Khofifah bijak," ucap Sholeh.

Sementara itu, Adi Sarono Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa hari itu datang ke sidang untuk mewakili Gubernur Khofifah mengadvokasi kepentingan masyakarat Jawa Timur.

Baca juga: Kapolda Jatim Janji Terus Kembangkan Kasus Penipuan Video Hoaks Gubernur Khofifah Tawarkan Motor

Namun, ia mengaku untuk sementara belum bisa memberi komentar tentang substansi perkara karena belum menerima secara formal naskah gugatan. 

"Saya belum layak menyampaikan isinya, kami akan mengikuti persidangan gugatan akan disampaikan pada sidang berikutnya. Dan saat itulah kami baru bisa mengetahui," terang Adi Sarono.

Kebijakan Dedi Mulyadi kerap menjadi sorotan

Ada sosok Alfiyah warga Lamongan yang berani menggugat Gubernur Khofifah.

Sosok Alfiyah Nimah menjadi sorotan pasca menggugat orang nomor satu di Jawa Timur itu.

Alfiyah Nimah, warga Lamongan, merasa tertarik dengan kebijakan pengampunan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Ia berharap kebijakan tersebut juga diterapkan di Jawa Timur.

Sayangnya, Alfiyah belum melihat tanda-tanda Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, akan mengikuti jejak tersebut.

Alfiyah pun berinisiatif mengajukan gugatan terhadap Gubernur Khofifah. Sidang perdana digelar Rabu (30/4).

Namun, sidang pertama itu ditunda karena Biro Hukum Provinsi Jawa Timur yang datang mewakili Gubernur Khofifah belum mengantongi surat kuasa.

Baca juga: 100 Orang Jadi Korban Video Hoaks Gubernur Jatim Khofifah, Tertipu Motor Murah Seharga Rp 500.000

Aturan Dedi Mulyadi memang kerap kali dibicarakan.

Sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi punya segudang aturan yang beda dari lainnya.

Salah satunya menjalankan adanya wajib militer bagi anak muda di Jawa Barat.

Sejumlah siswa nakal akan menjalani mendidikan wajib militer.

Dedi Mulyadi menyebutkan sejumlah kriteria siswa yang kemungkinan bisa untuk menjalani program tersebut.

Selain itu, jadwal pendidikan tersebut juga sedang dirancang oleh Dedi Mulyadi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Bakal Kirim Siswa SMA Sederajat ke Barak Demi Jalani Pendidikan Militer

Kriteria pertama adalah siswa-siswa yang sering melakukan tawuran.

Kedua, siswa yang sering mabuk-mabukan.

Ketiga, siswa yang sering bermain game 'Mobile Legends'.

Keempat, siswa yang terus menerus bolos sekolah, padahal sudah berpamitan kepada orang tua untuk ke sekolah.

Hal tersebut diungkap Dedi di di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Dedi menegaskan, siswa-siswa nakal yang sering melakukan pengancaman hingga melawan orang tua juga akan dimasukkan ke barak militer.

Termasuk juga siswa-siswa yang sering membuat keributan di sekolah.

"Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legends."

"Anak-anak yang bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah, tapi nggak sampai sekolah," kata Dedi Mulyadi, dilansir WartaKotalive.com, Selasa (29/4/2025).

Diketahui, rencana Dedi Mulyadi untuk  melakukan pembinaan siswa di barak militer ini muncul setelah ia mengusulkan agar siswa yang berulang-kali melakukan pelanggaran berat dapat digembleng dalam lingkungan militer.

Hal itu dilakukan untuk menanamkan rasa disiplin dan tanggung-jawab pada anak-anak yang dikenal bandel ini.

Menurut Dedi, program pendidikan militer ini akan dijalankan bertahap di daerah rawan sebelum diperluas ke seluruh kabupaten/kota.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota, mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dulu, lalu bertahap," ujar Dedi.

Nantinya setiap siswa yang masuk kriteria nakal atau bandel ini akan mengikuti program pembinaan di barak militer selama enam bulan.

TNI juga telah menyiapkan 30 hingga 40 barak khusus untuk para siswa tersebut.

"Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal, TNI akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," terang Dedi.

Program ini akan dibiayai lewat kerja sama antara Pemprov Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat.

Siswa Nakal Masuk Barak Militer Bukan untuk Latihan Perang

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa siswa nakal yang dikirim ke barak militer tidak akan dilatih untuk berperang selayaknya prajurit TNI.

Dedi menuturkan bahwa para siswa bermasalah yang dikirim ke barak militer nantinya tetap akan berstatus pelajar dari sekolah asal mereka.

Orang nomor satu di Jabar tersebut menjelaskan bahwa program ini dibuat agar para pelajar yang nakal dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

"Tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Tapi membantu dan membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka. Agar mereka menjadi anak-anak yang bugar," kata Dedi Mulyadi di Gedung DPR RI, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Selasa (29/4/2025).

"Tidak minum-minuman, tidak merokok, tidak makan eximer, tidak minum ciu, yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana," lanjutnya.

Para siswa ini nantinya akan dilatih kedisiplinan, mulai dari tidur dan bangun pada jam-jam tertentu hingga merapikan tempat tinggal mereka sebelum mengikuti kegiatan belajar.

"Jam tidurnya harus jam 8 malam, itu kan susah tuh, kalau di rumah enggak bisa. Dua, bangunnya harus jam 4 pagi. Tiga, begitu bangun harus mandi. Setelah mandi, mereka membereskan ruang tidur mereka. Setelah itu, mereka membersihkan lingkungan halamannya. Setelah itu, mereka harus sarapan pagi. Setelah itu, mereka pergi ke sekolah. Sore harinya nanti mereka belajar olahraga, main sepak bola, voli, push up, sit up," katanya.

Selain itu, siswa beragama Islam juga bakal diminta menjalankan puasa pada hari-hari tertentu.

"Hari Senin dan Kamis diajarin puasa. Setelah Maghrib, mereka belajar mengaji bagi muslim. Kan bagus. Ini adalah arah pembinaan yang tidak didapatkan di ruang lingkup kehidupan pribadi mereka di lingkungan rumah," kata Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta tersebut mengatakan siswa bermasalah yang dikirim ke barak militer nantinya bisa menjalani pendidikan selama 6 bulan hingga 1 tahun di sana.

"Bisa 6 bulan, bisa setahun," ucapnya.

Sudah ada beberapa daerah di Jabar yang menyatakan siap menjalin kerja sama dengan institusi TNI-Polri di wilayahnya masing-masing untuk menjalankan rencana ini mulai 2 Mei 2025.

"Di tanggal 2 akan menyelenggarakan itu di Kota Bandung. Tetapi Kabupaten Purwakarta, Bupatinya sudah telepon saya, sudah siap untuk melakukan pembinaan kerja sama dengan Batalyon Armed IX Pasopati. Kemudian Kabupaten Cianjur mengatakan sudah siap. Nanti malam saya cek lagi yang Bupati/Wali Kotanya memiliki kesiapan," tandasnya.

untuk Siswa SMA sederajat

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akan melakukan uji coba pendidikan militer untuk siswa dan siswi SMA, SMK dan MA.

Uji Coba ini akan dimulai pada 2 Mei 2025.

Nantinya, pendidikan militer itu akan dimulai dari beberapa sekolah untuk percontohan di seluruh sekolah di Jawa Barat.

Dedi Mulyadi akan memilih sejumlah sekolah yang dianggap rawan.

Baca juga: Anggaran Yayasan Ditilep dari Rp 2 M tinggal Rp 15 Juta, Dedi Mulyadi Murka: Saya Ubah Sistemnya

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi dalam keterangan resminya, Sabtu (26/4/2025).

Dalam pendidikan militer ini, kata dia, akan melibatkan TNI dan Polri, serta disiapkan sekitar 30 hingga 40 barak khusus untuk pelaksanaan program ini. 

Nantinya, kata Dedi, peserta pendidikan militer ini akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

"Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," katanya.

Pembiayaan program ini, kata Dedi, akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jabar dengan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat.

Selain pendidikan militer, Dedi juga mengimbau agar siswa sekolah tidak menggunakan sepeda motor, jika belum cukup umur.

 "Harus segera dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk mempertegas (kebijakan ini)," ujarnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com