Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Sedihnya Gubernur Dedi Mulyadi Dengar Kenakalan Remaja di Jabar, Ingat Wamil: Kisah Menyedihkan

Dedi Mulyadi menanggapi soal remaja di Jawa Barat ada yang curi mobil hingga ada yang bacok teman karena kerap diejek.

Editor: Torik Aqua
YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL
DEDI MULYADI - Tangkapan layar unggahan kanal YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL, Selasa (22/4/2025). Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tanggapi kenakalan pemuda. 

Atnike pun memperingatkan, mengirim siswa ke barak militer sebagai bentuk hukuman adalah bentuk penegakan hukum yang tidak sah. 

Terlebih, jika dilakukan kepada anak-anak di bawah umur yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

"Oh iya dong (keliru). Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," tegasnya saat ditemui di kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Selain itu, TNI juga tidak mempunyai kewenangan untuk mendidik pelajar dalam bentuk 'wajib militer'.

"Itu bukan kewenangan TNI melakukan edukasi-edukasi civic education," ujar Atnike. 

Pelibatan TNI dalam kegiatan pendidikan hanya dapat dibenarkan jika bersifat mengenalkan profesi, seperti melalui kunjungan ke markas TNI atau lembaga publik lain.

Namun, jika dilakukan dalam bentuk pendidikan militer, apalagi sebagai bentuk hukuman, maka hal itu keliru dan melanggar prinsip hak anak.

"Pendidikan karier ke markas TNI, rumah sakit, atau tempat kerja itu boleh saja. Tapi kalau dalam bentuk pendidikan militer, itu mungkin tidak tepat," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan program wajib militer untuk pelajar pada Jumat, 2 Mei 2025 lalu.

Program ini diluncurkan Dedi Mulyadi sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kenakalan remaja, termasuk penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan seks bebas.

Dalam program ini, pelajar yang dianggap bermasalah akan dijemput langsung oleh personel TNI dari rumah masing-masing untuk mengikuti pembinaan selama enam bulan di barak militer. 

Di sana, mereka akan dilatih oleh TNI dan Polri dengan fokus pada karakter dan disiplin.

Namun, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra.

Sebagian pihak mendukung program tersebut sebagai solusi tegas untuk menekan kenakalan remaja.

Sebagian lainnya lagi, termasuk Komnas HAM menganggap bahwa pendekatan militeristik bertentangan dengan prinsip pendidikan dan perlindungan anak. (*)


Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved