Penyebab Wali Murid Laporkan Dedi Mulyadi karena Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Bahas Wewenang

TRIBUNJATIM.COM - Seorang orangtua murid laporkan Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Itu terkait kebijakan Kang Dedi Mulyadi atau KDM, yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer.

Adhel adalah seorang pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office.

Ia pun secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap program pendidikan militer untuk siswa nakal.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel, Jumat (9/5/2025), melansir dari Kompas.com.

Adhel mengungkapkan tiga alasan utama penolakannya.

Pertama, ia menilai pendekatan militer bertentangan dengan esensi pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," tegasnya.

Ia juga menyebut, kenakalan siswa sering kali muncul karena mereka tidak mendapat ruang untuk didengar.

Menurutnya hal tersebut merupakan tugas guru dan orangtua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan.

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya. Alasan kedua, Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer untuk anak-anak tersebut.

Baca juga: Bukan Hanya Siswa, ASN yang Malas Juga Bakal Dikirim Dedi Mulyadi ke Barak Militer: Penyimpangan

Ia khawatir akan adanya kekerasan atau intimidasi selama proses tersebut berlangsung.

Dia juga mempertanyakan apakah jaminan bahwa kebijakan ini bakal menyelesaikan persoalan kenalakan remaja.

Ketiga, ia menduga Dedi Mulyadi telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Gubernur karena tidak ada payung hukum yang membolehkan militer terlibat langsung dalam pendidikan siswa.

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya," ujar Adhel.