Penyebab Wali Murid Laporkan Dedi Mulyadi karena Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Bahas Wewenang

TRIBUNJATIM.COM - Seorang orangtua murid laporkan Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Itu terkait kebijakan Kang Dedi Mulyadi atau KDM, yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer.

Adhel adalah seorang pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office.

Ia pun secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap program pendidikan militer untuk siswa nakal.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel, Jumat (9/5/2025), melansir dari Kompas.com.

Adhel mengungkapkan tiga alasan utama penolakannya.

Pertama, ia menilai pendekatan militer bertentangan dengan esensi pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," tegasnya.

Ia juga menyebut, kenakalan siswa sering kali muncul karena mereka tidak mendapat ruang untuk didengar.

Menurutnya hal tersebut merupakan tugas guru dan orangtua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan.

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya. Alasan kedua, Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer untuk anak-anak tersebut.

Baca juga: Bukan Hanya Siswa, ASN yang Malas Juga Bakal Dikirim Dedi Mulyadi ke Barak Militer: Penyimpangan

Ia khawatir akan adanya kekerasan atau intimidasi selama proses tersebut berlangsung.

Dia juga mempertanyakan apakah jaminan bahwa kebijakan ini bakal menyelesaikan persoalan kenalakan remaja.

Ketiga, ia menduga Dedi Mulyadi telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Gubernur karena tidak ada payung hukum yang membolehkan militer terlibat langsung dalam pendidikan siswa.

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya," ujar Adhel.

"Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalagunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai Gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," kata Adhel menambahkan.

Baca juga: Total 272 Siswa SMA sudah Dikirim Dedi Mulyadi ke Barak Militer, dari Geng Motor Hingga Tawuran

Sebelum ada laporan dari Adhel, kebijakan tersebut telah menuai pro dan kontra.

Dedi kemudian menjelaskan bahwa bahwa program ini merupakan bentuk tanggapan terhadap permintaan para orangtua yang sudah kewalahan menghadapi anak-anak mereka yang bermasalah.

"Yang mengarah ke tindakan-tindakan kriminal, dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orangtua di rumahnya sudah tidak mampu lagi mendidik. Jadi kalau orangtuanya tidak menyerahkan, kita tidak menerima," ujar Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta ini juga mengeklaim bahwa para siswa yang berada di barak merasa senang dengan kehidupan mereka di sana.

"Gimana gak happy, gizinya cukup, istirahat cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolah cukup," katanya.

Kebijakan ini justru mendapat dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

Ia menilai program tersebut tidak melanggar HAM.

"Menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ujar Pigai.

Bahkan, Pigai menyarankan agar program serupa diterapkan secara nasional jika terbukti efektif.

"Kami meminta menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia kalau bagus," pungkasnya.

Di sisi lain, Dedi Mulyadi justru menegaskan bahwa program pembinaan karakter melalui barak militer tidak hanya diperuntukkan bagi pelajar.

Ke depan, guru dan aparatur sipil negara (ASN) yang dianggap tidak disiplin juga akan dibina melalui kegiatan serupa.

"Ke depan, guru dan pegawai yang malas akan kami kirim ke barak tentara. Ini sebagai bagian dari pembinaan karakter," ujar Dedi di Markas Kodim 0610/Sumedang, Jumat (9/5/2025).

Menurut Dedi, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan pembentukan etos kerja.

Ia menilai, lemahnya kewibawaan guru turut memengaruhi perilaku anak-anak di sekolah.

"Tumbuhnya anak-anak nakal yang tidak terkendali, ini juga harus menjadi bagian dari instrospeksi pendidikan. Jadi, sistem belajar dan mengajar di sekolah jadi faktor kenapa anak-anak berlaku seperti ini," tuturnya.

Dedi menambahkan, pembinaan di barak militer juga akan menyasar individu yang meresahkan masyarakat.

Baca juga: Aura Cinta sampai Takut Keluar Rumah usai Viral Debat dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Pengaruh

Ia mencontohkan, mereka yang terlibat aksi mabuk di jalan atau membuat keributan, akan ditempatkan di barak dengan pendekatan terstruktur.

“Kita akan tempatkan mereka di barak. Tapi tentu dengan pendekatan terstruktur, karena mereka punya keluarga. Maka, akan kami pekerjakan di proyek konstruksi pemerintah dan tetap mendapat honor,” jelasnya.

Program ini, kata Dedi, dijalankan secara bertahap dengan pendekatan menyeluruh.

Khusus bagi pelajar, kegiatan dikelola langsung oleh bupati dan dandim, serta diawasi oleh danrem dan jajaran kepolisian.

"Program ini bukan pendidikan militer. Ini pendidikan kedisiplina, mengubah dari kebiasaan buruk menjadi baik, termasuk menyadarkan anak-anak agar tidak lagi mengendarai motor di bawah umur atau kecanduan gadget,” tutur Dedi.

Ia menegaskan, program barak militer akan diperluas ke seluruh daerah di Jawa Barat, tergantung kesiapan masing-masing pemerintah kabupaten dan kota.

"Bupati jangan gengsi atau takut. Kalau daerah lain sudah tertib tapi di kabupatennya masih kacau, itu justru memalukan," sebut Dedi.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com