Warga Palang Jalan karena Tak Terima Hasil Seleksi CPNS, Bupati Anggap Wajar: Hasil Murni Peserta

TRIBUNJATIM.COM - Sejumlah warga palang jalan karena tak terima hasil seleksi CPNS atau Calon Pegawai Negeri Sipil.

Mereka merasa tak puas dengan hasil yang diumumkan Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Imbasnya, mereka memalang akses jalan dan jembatan di kawasan Warpramasi atau Distrik Warmare, Prafi, Masni, dan Sidey pada Sabtu (10/5/2025), sebagai bentuk protes.

Warga mengumpulkan potongan ranting pohon di jembatan jalan utama Distrik Warmare sembari membakar ban bekas karena tidak puas dengan hasil CPNS yang diumumkan.

"Kita dari Distrik Warmare lakukan pemalangan, jadi kita minta Bapak Bupati sendiri yang turun buka palang," kata seorang warga di depan lokasi pemalangan di Distrik Warmare, melansir dari Kompas.com.

Setelah pemalangan, Pemda sempat melakukan pertemuan dengan para pencari kerja (pencaker) di Kantor Bupati Manokwari.

"Kenapa hasilnya tidak diumumkan di tahun 2024 bulan September sehingga kami bisa puas? Ini sudah berjalan satu tahun dan hasilnya pun tidak memuaskan," kata Ullo, melansir dari Kompas.com.

Pemerintah daerah menyebut bahwa hasil tes CPNS Tahun 2021 sebanyak 308 telah diumumkan dan telah diketahui publik.

"Ada anak-anak kita yang lulus, tetapi ada juga yang belum lulus. Tapi ini menjadi hal yang wajar," kata Bupati Hermus Indou kepada wartawan.

Proses seleksi CPNS kuota Tahun 2021 digelar pada Tahun 2024, seharusnya diumumkan pada akhir tahun lalu, namun diundur hingga Mei 2025 baru diumumkan.

Baca juga: Jabatan yang Bisa Dilamar di Seleksi CPNS 2025 hingga Usia 40 Tahun, Apa Saja?

Sebelumnya, warga sempat melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati menuntut hasil seleksi segera diumumkan.

Bupati Hermus menyebut dalam pelaksanaan tes, dilaksanakan secara online sehingga hasil yang diterima murni dari peserta.

“Sistem tes dilakukan secara online (CAT) yang berarti tidak ditentukan oleh kepala daerah. Hasil masing-masing murni dari peserta," ujarnya.

Pemda Manokwari memberi alokasi kuota 80 persen untuk orang asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk suku Nusantara yang lahir besar di Manokwari. Persentase OAP yang mendaftar telah memenuhi persyaratan.

"Formasi yang tersedia 308, kami menyampaikan permohonan maaf kepada peserta yang belum berhasil,” tutur Bupati.

Ia meminta masyarakat agar menerima hasil agar formasi berikut dapat dibuka untuk menampung yang belum terakomodasi.

“Karena akan menghambat yang lain, jika formasi tahun ini tidak diumumkan,” ungkapnya.

Bupati Hermus Indou dan Wakil Bupati Mugiyono dalam janji kampanye lalu menjanjikan 100 hari kerja dengan mengangkat 1.000 PNS.

“Kami juga dalam program 100 hari kerja akan mengangkat 1.000 pegawai. Tahapan dalam memenuhi kuota 1.000 pegawai secara bertahap kita penuhi,” tutur Hermus.

Baca juga: Tata Cara Pengunduran Diri Bagi Pelamar yang Dinyatakan Lulus Seleksi CPNS 2024

Sementara itu di Jawa Timur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur Indah Wahyuni memastikan bahwa CPNS Pemprov Jatim rekrutan tahun 2024 bakal siap untuk diangkat dan diserahkan SK nya pada akhir bulan ini tepatnya pekan ketiga bulan Mei 2025. 

Hal ini menjadi kabar gembira yang ditunggu-tunggu para CPNS Pemprov Jatim setelah mengalami penundaan beberapa waktu yang lalu. 

“Insya Allah untuk CPNS Pemprov Jatim hasil rekrutmen tahun 2024 akan kami lakukan pada minggu ketiga bulan Mei ini.

Saat ini kami sedang menyiapkan semua kelengkapan pelantikan baik berkas dan juga untuk prosesi pelantikannta,” tegas Yuyun, sapaan akrab Indah, Selasa (6/5/2025). 

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa total ada sebanyak 2.158 orang CPNS Pemprov Jatim yang berhasil lolos seleksi di tahun 2024.

BKD Jatim saat ini tengah melakukan koordinasi dengan BKN untuk penerbitan NIP.

Dikatakan Yuyun progresnya sudah hampir seratus persen. 

Begitu menerima SK, Indah menegaskan bahwa mereka CPNS tersebut akan langsung bekerja per 1 Juni 2025.

Mereka bisa langsung bekerja di instansi dan perangkat daerah Pemprov Jatim dimana mereka ditugaskan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

“Mereka akan bekerja per Juni 2025. Dan kami sudah mengalokasikan anggaran untuk gaji mereka sesuai dengan penggajian yakni Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pelaksanaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025,” tegasnya. 

Adapun dasar penggajian yakni Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pelaksanaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025 Diktum Kedua huruf (a).

Dalam peraturan tersebut dijelaskan soal dukungan penggajian PPPK daerah tahun anggaran 2025 selama enam bulan penggajian dari DAU untuk Pemprov Jatim yang nilainya mencapai Rp 77,49 miliar.

Sedangkan untuk PPPK, Yuyun menegaskan bahwa penyerahan SK akan dilakukan pada akhir bulan Juni 2025. Hal ini karena Pemprov Jatim juga masih harus menyelesaikan untuk tes untuk tahap 2. 

“Untuk penyerahan SK PPPK Jatim kita serahkan akhir Juni, karena masih ayang yang mau tes PPPK tahap 2 yang pelaksanaannya pada tanggal 10-15 Mei 2025,” pungkasnya. 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com