Dedi Mulyadi dan DPRD Saling Sindir, Gubernur Jabar Singgung Zaman Raja, Dibalas Ingin Jadi Kerajaan

TRIBUNJATIM.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan DPRD Jawa Barat (Jabar) kini saling sindir.

Hubungan mereka kian memanas setelah puncaknya saat Rapat Paripurna pada Jumat (16/5/2025), diwarnai aksi walk out sejumlah anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP.

Walk out yang dilakukan DPRD Jabar Fraksi PDIP jadi bentuk kekecewaan soal pernyataan Dedi di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025.

Dedi membahas soal pembangunan hadapan para Kepala Desa (Kades) se-Jabar.

Baca juga: Sosok Dedi Mulyadi Ditakuti Anak-anak Gegara Barak Militer, Sang Gubernur Malah Senang: Bagus Dong

Dedi mengungkapkan, selama menjalankan kebijakan, ia tidak pernah memikirkan soal anggaran.

Yang paling penting menurutnya adalah program itu bisa berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun (mengikuti). Rezeki mah mengikuti karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi, dilansir TribunJabar.id.

Ia kemudian menyinggung pembangunan di masa lalu yang tak membutuhkan persetujuan DPR.

"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR," tutur Dedi.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPRD Jabar Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, menilai Dedi seolah ingin menjadikan Jawa Barat seperti kerajaan di masa lalu.

Atas hal itu, Doni pun menyebut, apabila Jawa Barat diubah menjadi kerajaan, maka Dedi tak lagi membutuhkan DPRD.

"Kita berpikir, dia bilang dulu zaman kerajaan. Mungkin Pak Dedi mau ini jadi kerajaan, kalau jadi kerajaan memang tidak butuh DPRD," ujar Doni dalam tayangan YouTube Metro TV, dikutip pada Senin (19/5/2025).

Lebih lanjut, Doni menekankan pembahasan kebijakan-kebijakan tak membutuhkan waktu lama apabila memang sudah diniatkan.

Ia lantas menyinggung Dedi yang pernah membahas soal perbaikan jalan di Parung Panjang dan jembatan di Kabupaten Karawang, namun tak kunjung dilakukan.

"Kalau misalnya Pak Dedi Mulyadi memang berpihak ke rakyat, urus itu jalan Parung Panjang, potong birokrasinya," tegas Doni.