Nanang Karyawan Dapur Ayam Goreng Widuran Urai Cara Gunakan Bahan Nonhalal, Beber Fakta soal Pembeli

Pelanggan lain yang enggan disebutkan namanya juga mengatakan ia telah menjadi pelanggan sejak kecil, namun tidak mengetahui bahwa rumah makan tersebut menggunakan bahan nonhalal. 

"Saya pelanggan lama dari kecil. Tidak tahu kalau nonhalal," kata dia. 

Ia mengaku sudah berhenti membeli ayam goreng dari tempat tersebut sejak satu tahun lalu, setelah mendapat informasi dari temannya mengenai penggunaan bahan nonhalal, meskipun saat itu pihak rumah makan belum mencantumkan label secara resmi. 

"Sebagai muslim sudah tahu lama dikasih tahu teman-teman. Saya sudah berhenti (tidak membeli ayam goreng Widuran)," ujar dia. 

Meski demikian, ia tidak berniat menuntut pemilik rumah makan karena dianggap tidak jujur. 

Sebaliknya, ia mendukung langkah rumah makan yang kini mencantumkan label nonhalal secara terbuka. 

"Untuk berusaha kita dukung ya. Kasihan juga. Sudah dikasih tahu nonhalal ya sudah orang Islam tidak usah masuk," ucap dia. 

Sebelumnya, salah satu karyawan Ayam Goreng Widuran bernama Nanang mengatakan bahwa ia tidak dapat menjelaskan alasan mengapa label nonhalal baru diumumkan sekarang.

"Dari pihak karyawan tidak bisa menjelaskan. (Setelah ramai) dari pihak sini di Instagram langsung membuat klarifikasi (label nonhalal)," kata dia di Solo, Jawa Tengah, Senin (26/5/2025).

Menurut Nanang, Ayam Goreng Widuran merupakan usaha turun-temurun dan memiliki pelanggan dari berbagai daerah, tidak hanya dari Solo dan sekitarnya. 

"Pelanggannya ada dari Surabaya, Jakarta, luar kota, luar pulau," ungkap karyawan yang telah bekerja selama 10 tahun tersebut.

Ia juga menambahkan mayoritas pelanggan Ayam Goreng Widuran adalah nonmuslim dan menu yang paling banyak dipesan adalah ayam goreng kremes.

"Mayoritas sini bukan muslim. Nonmuslim (pelanggan)," ucap dia. 

Menanggapi isu ini, Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyatakan bahwa pihaknya memutuskan untuk menutup sementara rumah makan tersebut guna melakukan assessment terkait kehalalan makanan.

"Saya mengimbau untuk ditutup dulu dilakukan assessment ulang oleh OPD-OPD terkait kehalalan dan ketidakhalalan," kata Respati di Solo, Jawa Tengah, Senin.