Dewan Minta Direktur Perumda Panglungan Jombang yang Baru Tuntaskan Segala Warisan Masalah

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Jabatan Direktur Perusahaan Milik Daerah (Perumda) Perkebunan Panglungan Wonosalam Jombang resmi diemban Agus Mujiono.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menaruh harapan besar pada Agus Mujiono untuk menuntaskan warisan masalah.

Pengangkatan Agus Mujiono sebagai Direktur Perumda Perkebunan Panglungan Wonosalam ini menjadi momentum penting bagi perusahaan pelat merah tersebut, setelah diterpa kasus korupsi oleh eks direkturnya, Tjahja Fadjar.

Lokasi perusahaan yang berada di wilayah perbukitan Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang ini memang selama ini menghadapi angin kencang persoalan yang kompleks.

Tercatat, problem di dalam internal perusahaan ini bukan hanya terkait manajemen internal.

Perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan itu juga memiliki masalah serius terkait kontrak kerja sama dengan pihak swasta.

Kemudian utang yang menumpuk, dan munculnya skandal korupsi yang kini menjerat eks Direktur Perumda Perkebunan Panglungan Wonosalam.

Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji saat dikonfirmasi mengatakan, adanya direktur baru diharapkan membawa angin segar dan segera ada penataan serta pembenahan internal perusahaan.

"Masalah yang terus dialami oleh Perumda Panglungan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena imbasnya akan merugikan daerah. Baik itu secara ekonomi maupun secara citra kelembagaan," ucapnya saat dikonfirmasi pada Kamis (29/5/2025).

Baca juga: Pemkab Jombang Janji Benahi Tata Kelola Perumda Perkebunan Panglungan, Eks Dirut Terjerat Korupsi

Dewan juga punya harapan besar, direktur baru bisa memperbaiki jalannya roda perusahaan.

Untuk kasus hukum, ia menilai saat ini sudah ditangani oleh pihak kejaksaan.

Hadi melanjutkan, Perumda Panglungan mempunya potensi besar menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pada sektor pertanian dan hasil perkebunan.

Namun, saat ini potensi tersebut belum bisa dimaksimalkan dengan baik karena adanya kendala operasional maupun kebijakan yang tidak tepat sasaran.

"Harus ada inovasi, transparansi dan profesionalisme supaya perusahaan bisa sehat dan memberikan kontribusi pada pembangunan daerah," ungkapnya.