Pengelola Pantai Gemah Tulungagung Minta Perhutani dan Pemkab Ikut Bersihkan Sampah: Kami Sendirian

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Pembersihan sampah Pantai Gemah Tulungagung dilakukan dengan cara manual.

Sampah ini merupakan dampak dari banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Trenggalek.

Saluran pembuangan dari Trenggalek masuk ke Teluk Popoh Tulungagung melalui Bendungan Niyama.

Material yang terbawa banjir, seperti kayu, bambu dan aneka sampah plastik maupun rumah tangga mendarat di pantai karena dibawa ombak.

Ketua Pokdarwis Pantai Gemah, Imam Rojikin, mengeluhkan tidak ada yang peduli dengan banjir sampah ini.

"Saya mohon para pemangku kepentingan terkait untuk mengambil langkah nyata," ujar Rojikin, Senin (2/6/2025).

Lanjutnya, selama ini pemasukan dari tiket Pantai Gemah dibagi 3 sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Selain untuk pengelola, uang tiket juga dibagi untuk Pemkab Tulungagung dan Perhutani.

Namun saat terjadi bencana banjir sampah, kedua instansi itu tidak ikut cawe-cawe.

"Kami sendirian yang harus membersihkan. Padahal panjangnya garis pantai itu 1 kilometer lebih," keluh Rojikin.

Selama ini Pantai Gemah menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari destinasi wisata.

Namun saat terjadi banjir sampah, pengelola Pantai Gemah yang harus berjuang sendiri.

Baca juga: Banjir Trenggalek Kirim Lautan Sampah ke Pantai Gemah Tulungagung, Pokdarwis Berharap Bantuan

Padahal dibutuhkan 2 alat berat, yaitu 1 bulldozer dan 1 ekskavator untuk mempercepat pembersihan.

"Terlalu lama kalau pakai cara manual, wisatawan keburu kabur. Kita buatkan lubang , lalu sampah itu kita timbun," jelas Rojikin.

Namun sejauh ini Perhutani maupun Pemkab Tulungagung belum memberikan respons.

Pengelola Gemah membersihkan sampah dengan cara manual, lalu membakarnya.

Cara ini membuat tidak nyaman wisatawan, karena pantai jadi dipenuhi asap pembakaran.

"Sebenarnya kami berharap sama Pemkab Tulungagung, mereka yang paham teknis seperti apa untuk mendatangkan alat berat. Tapi ternyata tidak ada respons," tegasnya.

Lebih jauh, Rojikin mengungkapkan, dalam PKS sebenarnya sudah diatur masalah tanggung jawab sampah dari laut.

Di dalamnya disebutkan tanggung jawab ini ada pada pengelola, Perhutani, Pemkab Tulungagung dan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air).

PLTA memang tidak menerima pembagian keuntungan dari tiket Pantai Gemah, namun punya tanggung jawab sebagai pihak yang membuang air ke laut.

"Para pihak terkait itu disebutkan dengan jelas, PLTA termasuk di dalamnya. Seharusnya dia membuang air ke laut juga dalam keadaan bersih," sambung Rojikin.

Banjir sampah di Pantai Gemah sudah terjadi hampir 1 bulan.

Dampaknya, wisatawan beralih ke pantai lain yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.

Penurunan pengunjung di Pantai Gemah lebih dari 50 persen dari situasi sebelum banjir sampah.

"Setiap tahun kondisinya selalu berulang. Pengelola sudah jatuh bangun, kami hanya minta semua ikut peduli," katanya.

Sebelumnya pengelola Pantai Gemah menghitung, butuh dana Rp 50 juta untuk pembersihan sampah.

Rinciannya, biaya sewa 1 alat berat adalah Rp 450.000 per jam, karena 2 alat berat jadi Rp 900.000 per jam.

Lalu setiap alat berat akan bekerja 8 jam sehari, sehingga biayanya menjadi Rp 7,2 juta per hari.

Proses pembersihan membutuhkan waktu 7 hari, sehingga totalnya menjadi Rp 50,2 juta.

Pihak pengelola merasa berat jia menanggung semua biaya sendiri.