Pandangan Umum RPJMD 2024-2029, Infrastruktur hingga Kemiskinan Jadi Sorotan DPRD Pacitan

Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, PACITAN - Masing-masing fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pacitan memberikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Bupati atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan tahun 2025–2029.

Wakil rakyat, menyampaikan beragam catatan kritis dan masukan strategis terhadap arah pembangunan lima tahun ke depan pada rapat paripurna.

Fraksi Partai Demokrat menyoroti pentingnya kesinambungan antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah.

Partai berlambang mercy ini  juga menekankan bahwa RPJMD harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang menjadi dasar penataan ruang dan struktur pembangunan di tingkat kabupaten dan provinsi. 

Pun Fraksi Golkar menekankan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis daerah yang penting dan harus mampu diwujudkan dalam program konkret. 

Baca juga: Update Kasus Pemuda di Pacitan yang Sabet 7 Orang, Polisi Bakal Periksa Kejiwaan Pelaku

Partai tertua ini menyoroti sektor pariwisata yang dalam dua tahun terakhir belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Mereka menilai  perlu pengelolaan yang lebih serius serta inovasi yang nyata agar mampu menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

Tak mau kalah, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti masalah salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya dalam program pengentasan kemiskinan. 

Partai berlambang banteng memberi saran eksekutif menggelar job fair secara rutin untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda. 

Pun mereka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang dapat menunjang pengembangan sektor pariwisata dan memperlancar akses masyarakat ke wilayah strategis. 

Di sisi lain, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengangkat isu pembangunan infrastruktur jalan dan perlunya pemerataan akses digital.

Dalam catatan partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini masih banyak wilayah di Pacitan yang masuk dalam kategori blankspot internet, yang dapat menghambat transformasi digital dan pelayanan publik.

Serta fraksi Gabungan yang terdiri dari PKS, NasDem, dan PPP, menyoroti angka kemiskinan Pacitan yang masih berada di kisaran 13,08 persen pada tahun 2024. Mereka mempertanyakan strategi konkret pemerintah daerah dalam menurunkan angka tersebut dalam lima tahun ke depan. 

Sisi pembangunan tak kalah dikuliti oleh fraksi gabungan ini. Dimana tidak masuknya pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi dalam misi bupati, padahal kerusakan infrastruktur masih menjadi masalah serius di berbagai tingkatan, mulai dari jalan nasional, provinsi, kabupaten, hingga desa. 

Dalam kondisi fiskal nasional yang sedang mengalami efisiensi anggaran, mereka menilai pemerintah daerah harus mampu menetapkan prioritas pembangunan secara kreatif dan efektif.