Sosok Ratna Juwita Sari, Anggota DPR RI yang Dukung Pencabutan Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

TRIBUNJATIM.COM - Berikut ini sosok Ratna Juwita Sari yang mendesak pemerintah untuk mencabut izin operasional perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Polemik terkait aktivitas pertambangan nikel yang berada di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, terus memanas.

Baru-baru ini, Anggota DPR RI dari Komisi XII Ratna Juwita Sari mendesak pemerintah untuk mencabut izin tiga perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, selain PT Gag Nikel.

Adapun ketiga perusahaan tersebut yakni PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP).

Langkah yang dilakukan oleh Ratna tersebut, mendapat pujian dari netizen.

Baca juga: 6 Artis Serukan SaveRajaAmpat, Tolak Tambang Nikel di Papua yang Dijuluki Surga Terakhir di Bumi

Sosok Ratna Juwita Sari

Ratna Juwita Sari saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI untuk Komisi XII yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup, dan Investasi.

Sebelumnya, Ratna juga pernah menjabat sebagai Anggota Dewan di Senayan untuk Komisi VII dari fraksi PKB.

Ratna tercatat pernah menjadi Direktur Faleeha Food tahun 2015-2017 dan Direktur II CV. Sinta Jaya tahun 2018-2023.

Untuk latar belakang Pendidikan, ia telah menyelesaikan studi S2 dan saat ini menyandang gelar Magister Manajemen dari STIE Mahardhika.

Baca juga: Pelajar Asal Papua Senang Ada MBG, Di Kampung Halaman Biasa Makan Hanya 1 Kali Sehari: Kadang Sagu

Dukung Pencabutan Izin Tambang Nikel

Diketahui, Ratna Juwita Sari mendukung langkah pemerintah menghentikan sementara operasional sejumlah perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Terlebih, ada temuan pelanggaran dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) atas perusahaan-perusahaan tersebut.

"Saya tentu mengapresiasi langkah cepat pemerintah menghentikan operasional PT Gag Nikel, meski cuma sementara,” kata Anggota Komisi XII DPR RI itu, saat dikonfirmasi oleh wartawan pada Minggu (8/6/2025).

Selain PT Gag Nikel, ia juga meminta pemerintah menghentikan operasional perusahaan tambang nikel lain seperti PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP).