Berangkat Jam 3 Pagi Demi Salat Idul Adha di Desa Terpencil, Bupati Kecewa Tak Ada Pejabat Hadir

"Saya begitu kecewa. Sebagai Bupati baru, saya mengalami kesulitan merotasi para pejabat yang tidak taat."

"Aturan dari Kemendagri baru bisa bulan Agustus. Enak betul para pejabat dapat tunjangan, fasilitas, mobil dinas, namun membangkang," ujar Gusril.

Gusril mengungkap bahwa apa yang dialaminya bukan kasus tunggal.

Banyak kepala daerah baru mengalami hambatan serupa.

Yaitu birokrasi tidak patuh, tapi belum bisa melakukan rotasi jabatan karena terbentur aturan.

"Ada banyak aturan yang intinya Vupati baru belum diperkenankan merotasi jabatan. Agustus hal itu baru bisa dibolehkan oleh Mendagri."

"Sementara pejabat sudah malas bekerja. Namun fasilitas, tunjangan tetap mereka nikmati," jelasnya.

Baca juga: Baru Syukuran Kelahiran, Istri Dibunuh Suami Gegara Viral Banyak Utang, Jasad Ditinggal Samping Bayi

Gusril menyebut bahwa hal ini menghambat capaian kerja 100 hari yang ditargetkan pemerintahannya.

"Kami ini menginginkan kerja cepat. Rakyat menunggu. Namun, kalau mesin birokrasi tidak taat, ini merepotkan. Capaian kerja 100 hari banyak kedodoran," ungkap dia.

Berangkat dari pengalamannya selama mengikuti Pilkada, Gusril pernah menyampaikan usulan agar ASN tidak memiliki hak memilih, seperti halnya TNI dan Polri.

"Ini usulan, kan boleh-boleh saja warga negara mengusulkan. Belajar dari pengalaman Pilkada yang saya ikuti."

"ASN sangat rentan ditunggangi petahana atau kepentingan politik tertentu seperti Pilkada. ASN itu mesin birokrasi."

"Apabila ditunggangi kepentingan politik seperti Pilkada, sungguh tidak elok," ungkap Gusril.

Sementara itu, aksi tidak biasa dilakukan oleh Wakil Bupati Pinrang, Sulawesi Selatan, Sudirman Bungi, hingga viral di medsos.

Bagaimana tidak, ia nekat menyamar menjadi pasien saat melakukan inspeksi mendadak (sidak).