11 Siswa TK Dikucilkan saat Perpisahan Sekolah Hingga Seragam Ikut Dibedakan: Apa Salah Anak Kami?

Dari sudut pandangnya, FS menyebut peniadaan kegiatan ini juga memberi pelajaran baik bagi para siswa dan juga bagi wali murid, untuk menumbuhkan empati kepada sesama yang tengah mengalami kesulitan keuangan.

"Kami hanya diberi surat pemberitahuan tanpa ada kop surat, saya bilang itu surat kaleng. Di mana biaya yang dimaksud Rp 530 ribu per anak untuk pelaksanaan kegiatan di hotel berbintang," ucap FS.

"Belum lagi ada biaya tambahan dari kelas Rp 80 ribu untuk dokumentasi. Kemudian, ada anjuran untuk memakai jas dan kebaya, yang mana biaya ini kembali dibebankan ke orangtua. Kita bilanglah sewa satu pakaian paling murah Rp 70 ribu," jelasnya, melansir dari Kompas.com.

Dalam surat edaran yang diterima, orangtua siswa juga diberikan waktu untuk mengangsur biaya yang telah tertera di surat tersebut.

FS menyebut adanya surat ini sudah menjadi keanehan tersendiri baginya.

Selain tidak ada kop surat dari sekolah, pembentukan panitia sendiri juga dilakukan tanpa ada keterbukaan informasi penggunaan anggaran bagi para wali murid.

"Panitia yang melibatkan para guru, tanpa ada pemberitahuan. Panitia baru terbentuk setelah uang dari para wali murid telah terkumpul. Belum lagi semua proses dari awal hingga pelaksanaan kegiatan hari ini sama sekali tidak melibatkan komite dan kami wali murid," katanya.

Baca juga: Pengakuan Kepala Sekolah yang Izinkan DJ di Acara Perpisahan, Kini Nyesal dan Tak Luput dari Sanksi

FS juga menyebut adanya kekhawatiran dari dirinya apabila terlalu vokal menentang rencana sekolah guna melaksanakan perpisahan.

"Saya memang bagian yang tidak setuju. Namun, datangnya saya ke acara ini setelah adanya pertimbangan dari saya. Saya takut nanti anak saya dipersulit walau hanya tinggal mengambil ijazah apabila mereka dendam karena penolakan ini," tuturnya.

Pada kesempatan ini, FS juga menyinggung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dengan sikap tegas menolak setiap kegiatan perpisahan yang akan dilakukan oleh sekolah.

Selain penolakan, Dedi Mulyadi juga memberikan insentif atau bantuan bagi sekolah yang tetap ingin melakukan perpisahan, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

"Kepada Pemerintah Kota, saya minta ketegasan seperti Jabar. Tidak ada namanya level SMP perpisahan yang megah di hotel. Contohlah Jabar, mana yang biaya paling minim dikasih insentif sekolahnya sehingga membantu wali murid," ujarnya.

Baca juga: Kepsek Izinkan Siswa Gelar Perpisahan di Tempat Hiburan Malam, Wali Murid Datang, Disdik: Kecolongan

Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 28 Batam, Boedi Kristijorini, membantah bahwa seluruh persiapan untuk wisuda kelulusan tidak diketahui oleh wali murid dan Komite Sekolah.

Kristi bahkan menyebut susunan panitia acara diisi oleh Komite, wali murid, hingga melibatkan para siswa. Pihaknya membantah keterlibatan para guru dalam susunan panitia.

Penjelasan serta bukti kegiatan juga telah disampaikan kepada penyidik Tipikor Polresta Barelang, yang mengunjungi sekolah guna meminta klarifikasi berhubungan dengan surat edaran mengenai aturan kelulusan siswa dari pemerintah.