Sekolah Rakyat di Tulungagung, Dinas PUPR Siapkan Anggaran Antisipasi Pengurukan Sebesar Rp 2,5 M

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Belum ada kepastian soal rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Bermula dari penolakan Kementerian Sosial pada lahan 7,1 hektare yang disiapkan Pemkab Tulungagung, di Desa Rejosari, Kecamatan Gondang. 

Alasannya, lahan ini butuh pengurukan karena ketinggiannya terpaut sekitar 2 meter dari jalan. 

Pemkab Tulungagung sempat mengusulkan bekas bangunan SDN 2 Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung, Dwi Hari Subagyo, pihaknya sebenarnya sebagai pendukung program, sementara leading sector ada di Dinas Sosial.

Namun terkait pembangunan fisik, Dinas PUPR harus melakukan antisipasi segala kemungkinan.

Misalnya, untuk perbaikan bekas SDN 2 Sumberdadi, pihaknya akan menganggarkan Rp 400 juta. 

“Sebenarnya belum ada petunjuk teknisnya, siapa yang wajib memperbaiki. Apakah pusat atau kabupaten,” ujar Dwi Hari. 

Baca juga: Pemkab Tuban Siapkan Gedung BLK untuk Sekolah Rakyat pada Tahun Ajaran Baru 2025, di Sini Lokasinya

Lanjutnya, gedung bekas SDN 2 Sumberdadi akan bersifat sementara, karena lokasinya tidak memungkinkan. 

Dengan konsep boarding school, lahan yang ada kurang mencukupi jika dipakai lokasi permanen.

Sebagai langkah antisipasi, Dinas PUPR mengalokasikan anggaran Rp 400 juta itu untuk perbaikan. 

“Sebenarnya perlu didetailkan, karena takutnya saat kami tidak menganggarkan ternyata jadi tanggung jawab kabupaten,” sambungnya.

Namun Dwi Hari juga khawatir, jika terlanjur diperbaiki kabupaten ternyata sudah dianggarkan pusat, sehingga terjadi dobel anggaran. 

Demikian juga untuk pengurukan lahan Sekolah Rakyat di Desa Rejosari, Dwi Hari mengalokasikan Rp 2,5 miliar.

Sebelumnya anggaran yang disiapkan mencapai Rp 10 miliar, namun dengan berbagai pertimbangan akhirnya diperkecil menjadi Rp 2,5 miliar.

“Kami khawatir jika tidak terserap akan dari Silpa, malah jadi temuan KPK. Akhirnya diputuskan Rp 2,5 miliar untuk pengurukan,” tegasnya. 

Sekali lagi, Dwi Hari menyatakan, anggaran yang diputuskan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) ini sekedar antisipasi. 

Pihaknya tidak ingin anggaran belum siap, saat pemerintah pusat menyatakan pengurukan menjadi tanggung jawab Pemkab Tulungagung. 

Karena itu, Dwi Hari berharap lekas ada petunjuk dan kepastian kewenangan persiapan Sekolah Rakyat, seperti pengurukan lahan dan perbaikan gedung sementara.

“Lebih ke antisipasi saja. Kami siap dengan segala skenario yang mungkin terjadi,” pungkasnya.