Bongkar Buruknya ASN, Dedi Mulyadi Kukuh Tak Bolehkan Pemerintah Daerah Rapat di Hotel dan Restoran

TRIBUNJATIM.COM - Busuknya kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang suka menggelapkan alias menilap uang surat pertanggung jawaban (SPJ) acara.

Hal itu dibongkar oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

Sebelumnya, pemerintah pusat memperbolehkan pemerintah daerah untuk menggelar kegiatan atau rapat resmi di hotel atau restoran.

Namun, Dedi Mulyadi menyarankan daerahnya agar tidak ikut menggelar rapat di dua lokasi tersebut.

Baca juga: Niat Terabas Macet, Dedi Mulyadi Malah Kena Tilang Rp250 Ribu, Tak Pakai Helm saat Naik Motor Dishub

Kepada pemerintah daerah tingkat dua di bawah otoritanya, Dedi menyarankan kota dan kabupaten agar tidak menggelar rapat di hotel maupun restoran. 

Dedi menyarankan, para Wali Kota dan Bupati untuk menggelar kegiatan resmi di kantornya masing-masing. 

Dedi lalu meminta agar alokasi dana untuk kegiatan rapat di hotel atau restoran, supaya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur mulai dari sarana pendidikan, kesehatan, sosial dan sebagainya yang dirasakan masyarakat banyak. 

Lewat akun media sosial Instagram miliknya @dedimulyadi71, dia membongkar kebusukan ASN yang bersikap tidak jujur dalam membuat laporan SPJ. 

"Saya ini pengalaman lah, tahu kalau rapat-rapat di hotel itu yah kan, apa sih yang terjadi oleh kita? Penyelenggara rapatnya itu, sering kali SPJ nya atau pertanggung jawabannya tidak sesuai dengan realisasi yang digunakan. Kamar lima ya kan, yang dipakai tiga. Saya tahu lah, makan 10 lalu yang dipakai tujuh," kata Dedi. 

Atas dasar itulah, Dedi mengajak para Bupati dan Wali Kota yang berada di otoritanya untuk mengefisienkan anggaran yang ada.  

Efisiensi anggaran dilakukan untuk kemajuan daerahnya masing-masing dan kepentingan Jawa Barat.  

"Saya mengajak para Bupati dan Wali Kota di seluruh Jawa Barat yang (daerahnya) belum kaya-kaya amat, yang ngeluh-ngeluh ke saya karena fiskal daerahnya rendah. Yuk kita efisien, jangan dulu kita berpesta di atas derita 

"Saya mohon maaf menjadi Gubernur yang keukeuh pada sikap-sikap saya demi kebaikan masyarakat," lanjut mantan Bupati Purwakarta ini. 

Menurutnya, uang yang diperoleh kota/kabupaten hendaknya dihabiskan di daerahnya masing-masing. 

Jangan sampai mereka mengalokasikan duit untuk membuat acara di daerah lain yang justru membuat daerah luar memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) yang besar.