Sopir Truk Bentangkan Bendera Merah Putih Sepanjang 1 Km dan Arak Keranda hingga Kantor Dishub Jatim

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Massa aksi yang mengatasnamakan Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) mulai berdatangan di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya, Kamis (19/6/2025) sekitar pukul 12.00 WIB.

Mereka mulai berdatangan dari lokasi titik kumpul awal di jalanan Puspa Agro, Jemundo, Taman, Sidoarjo. 

Lokasi depan Mall City of Tomorrow (Cito) di Waru, Sidoarjo, menjadi lokasi titik kumpul kedua, sebelum mereka menggelar aksi long march membentangkan kain bendera merah putih sepanjang satu kilometer sebagai salah satu teatrikal mewarnai unjuk rasa kali ini. 

Seraya membawa bendera panjang tersebut, massa bakal menggelar long march untuk berorasi di depan Gedung Dishub Jatim, lalu berlanjut ke Mapolda Jatim. 

Tak cuma membentangkan kain bendera panjang itu, massa juga melakukan teatrikal arak-arakan keranda mayat berselimut kain putih yang bertuliskan kalimat satir bermuatan pesan bahwa kondisi para sopir tidak sedang baik-baik saja.

Tulisannya, 'Turut Berduka Matinya Keadilan Bagi Sopir.' 

Bendera merah putih sepanjang satu kilometer itu, membentang dari Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) hingga depan Gedung Kantor Dishub Jatim.

Ratusan orang perwakilan dari massa aksi tersebut memegang pinggiran bendera seraya berorasi mengikuti lantunan musik yang dinyalakan speaker truk komando demonstran. 

Baca juga: Awas Macet! Ini Rekayasa Lalu Lintas saat Demo Besar-besaran Sopir Truk Jatim di Surabaya

Ketua Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), Angga Firdiansyah mengatakan, aksi long march melibatkan 785 truk, bertujuan menyuarakan berbagai macam aspirasi seluruh kalangan sopir truk dari 84 elemen yangg tersebar se-Jatim. 

Aspirasi yang dimaksud, terutama mengenai adanya kampanye mengenai Over Dimension and Over Loading (ODOL) dari aparat berwajib yang belakangan dianggap mereka kurang tepat sasaran. 

Karena, Pasal 277 Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) cuma sebatas mengatur perubahan fisik kendaraan, bukannya mengatur terkait over dimension muatan. 

Selain itu, lanjut Angga, perlu adanya revisi pasal agar penerapannya juga menempatkan pihak pengusaha atau pengguna jasa angkutan logistik bertanggung jawab, atas apa yang dialami oleh sopir di jalanan.

"Semua yang tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 secara keseluruhan itu yang terdampak langsung adalah teman-teman sopir. Sedangkan pihak pengusaha atau penyedia muatan itu tidak pernah tersentuh," ujarnya saat ditemui TribunJatim.com, di depan Gedung Dishub Jatim, pada Kamis (19/6/2025). 

Termasuk, menuntut adanya regulasi khusus dari pemerintah untuk mengatur nilai besaran minimal ongkos muatan logistik, yang wajib dipatuhi oleh para pengusaha atau perusahaan pengguna jasa angkutan truk. 

Karena, biang permasalahan, sopir truk di jalanan kerap dianggap melanggar Pasal 277, karena pihak pengusaha semena-mena menentukan tarif ongkos pengangkutan dan pengiriman muatan. 

"Karena selama ini yang terjadi di lapangan pihak yang punya barang selalu seenaknya sendiri bawa muatannya harus banyak dan ongkosnya seenaknya sendiri," katanya. 

Selain itu, lanjut Angga, pihaknya juga berharap aparat berwajib memberantas aksi premanisme yang kerap menargetkan para sopir di jalanan. 

Premanisme yang dimaksud bukan sebatas aksi kejahatan jalanan yang dilakukan oleh pelaku atau bandit bersenjata yang sadis. 

Melainkan juga dimaksudkan, terhadap oknum-oknum aparat berwajib yang disebutnya melakukan praktik lancung ala preman seperti pungutan liar atau sejenisnya yang menargetkan sopir. 

"Tapi terkadang memang aksi tersebut dilakukan oleh beberapa oknum. Dan itu kasusnya memang banyak bukannya di wilayah Jawa Timur tapi juga di wilayah provinsi lain," jelasnya. 

Terakhir, Angga berharap, adanya kesetaraan semua pihak di mata hukum.

Pasalnya, dalam konteks isu permasalahan para sopir, selama ini, aparat berwajib cuma menindak para sopir dari perseorangan atau pengusaha kecil di pinggiran.

Sedangkan kalangan sopir yang membawa muatan dari perusahaan-perusahaan besar, seakan-akan seperti kebal dari hukum dan tak terjamah peraturan dari aparat berwajib. 

"Perlakuan dengan PT-PT atau perusahaan yang besar itu berbeda. Perusahaan besar yang muatannya lebih banyak itu mereka itu dibiarkan berlalu lalang," pungkasnya.