Promosi Puluhan Kepala Sekolah di Jombang Tuai Kritik, Proses Seleksi Dinilai Kurang Transparan 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menunjuk 97 tenaga pendidik untuk menempati posisi sebagai kepala satuan pendidikan dalam sebuah prosesi pelantikan yang digelar pada Jumat (20/6/2025) di Pendopo Kabupaten lalu. 

Acara pelantikan berlangsung dalam suasana penuh khidmat dan dipimpin langsung oleh Bupati Warsubi. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Gus Salmanudin, Sekda Agus Purnomo, serta sejumlah pejabat penting lainnya dari lingkungan Pemkab Jombang.

Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 2 kepala TK, 87 kepala SD, dan 8 kepala SMP secara resmi dikukuhkan mengemban tugas baru. Namun, lima orang guru dari jenjang SD absen dari acara ini karena tengah menjalani tugas luar dan mengalami gangguan kesehatan.

Bupati Warsubi menjelaskan bahwa proses pemilihan kepala sekolah dilakukan melalui tahapan seleksi yang ketat, hasil kolaborasi antara BKPSDM dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Ia menegaskan, penempatan ini adalah bentuk promosi jabatan yang dilandasi oleh evaluasi kinerja, bukan rotasi.

“Pelantikan ini bukan semata pergantian posisi. Ini merupakan hasil dari asesmen mendalam terhadap performa dan kapabilitas masing-masing calon,” ujar Warsubi dalam sambutannya.

Ia menambahkan bahwa posisi kepala sekolah bukan sekadar jabatan administratif, melainkan kepemimpinan strategis dalam mencetak generasi masa depan, terutama menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang.

Baca juga: Lantik 112 Kepala Sekolah di Pasuruan, Bupati Mas Rusdi Tegaskan Kinerja Jadi Ukuran

“Perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 dimulai dari ruang-ruang kelas hari ini. Maka, kepemimpinan pendidikan harus mampu melampaui pola lama dan menyongsong inovasi,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti pentingnya peran kepala sekolah sebagai agen perubahan yang mendorong iklim sekolah yang sehat, pembelajaran bermakna, dan pembentukan karakter siswa secara menyeluruh.

Namun, di balik euforia pelantikan tersebut, Direktur Lingkar Masyarakat Indonesia (LinK) Kabupaten Jombang, Aan Anshori, menyampaikan beberapa catatan kritis.

Ia menyambut baik terisinya posisi kepala sekolah yang sebelumnya banyak lowong, namun menekankan pentingnya transparansi dalam proses seleksi.

“Pelantikan ini merupakan kabar baik, tapi publik juga berhak tahu bagaimana mekanisme penentuan calon kepala sekolah dilakukan. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025?” katanya pada Selasa (24/6/2025).

Aan mempertanyakan minimnya informasi terbuka mengenai tahap-tahap rekrutmen, seperti seleksi dan pelatihan calon kepala sekolah, serta absennya ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap calon yang diajukan.

“Tidak ada publikasi nama calon sebelumnya. Ini berpotensi memunculkan persepsi bahwa penempatan lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas,” jelasnya.

Ia juga menyinggung kemungkinan adanya muatan politis dalam pelantikan massal ini, terutama dalam konteks dinamika pasca-Pilkada.