Geruduk Balai Desa, Warga Tolak Tambang Tanya Surat Hasil Musyawarah Dimana, Kades: Tak Tahu

"Karena izin tambang bukan dari pemkab, tapi provinsi, kami akan kirim surat ke provinsi. Misalkan nanti ada cek lokasi, dan dampak yang disampaikan warga benar terjadi, maka perlu dilakukan tinjau ulang izinnya," ujarnya.

Perwakilan warga, Pujianto mengatakan, warga belum puas dengan hasil hearing dengan DPRD dan perusahaan penambang.

Karena, menurutnya, dalam hearing, pihak pengusaha tetap ingin mempertahankan izinnya.

"Tapi dalam pengamatan masyarakat luas, itu banyak yang belum pas dalam izin. Karena masyarakat tidak diberi tahu luasnya, petanya yang ditunjuk di mana saja," katanya. 

Dikatakannya, warga juga akan membuat surat ke Pemprov Jatim terkait penolakan aktivitas tambang pasir di Kaliputih.

"Lewat surat itu, kami melalui pemkab akan mendesak provinsi meninjau ulang izin tambang," ujarnya.

Direktur CV Barokah, Aditiya Putra Mahardika mengapresiasi aspirasi para warga dan petani.

Perusahaan juga sudah menangkap keluhan para petani.

"Tuntutan utama petani adalah air yang keruh dari pertambangan. Untuk itu, kami siap bikin kolam kolam endapan lumpur. Jadi, diharapkan ketika keluar dari kolam, endapan lumpur berkurang," katanya. 

Sebelumnya, ratusan warga dari empat kecamatan menggelar aksi damai menolak aktivitas tambang pasir di aliran lahar Kaliputih di depan Gedung DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (19/6/2025). 

Warga menganggap aktivitas tambang pasir terutama yang menggunakan alat berat merusak sumber mata air di lokasi. 

Ratusan warga dari empat kecamatan, yaitu, Gandusari, Garum, Talun, dan Kanigoro datang ke Gedung DPRD Kabupaten Blitar dengan mengendarai truk dan mobil. 

Warga membawa sejumlah poster bertuliskan, antara lain, 'penambang makmur petani hancur' dan kami bosan hanya diam melihat lingkungan kami terus dijarah.'

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com