Gelar Sosialisasi Program MBG di Surabaya, DPR RI dan BGN Ingatkan Pentingnya Makanan Bergizi
Gelar sosialisasi program MBG di Surabaya, DPR RI dan BGN ingatkan pentingnya makanan bergizi untuk masyarakat Kota Pahlawan.
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan perluasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sosialisasi program MBG ini diharapkan akan menambah pemahaman dan wawasan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan bergizi dan menjalani pola hidup sehat.
Kegiatan sosialisasi program MBG ini digelar di Kantor DPW PKB (Graha Gus Dur) Surabaya, Minggu (29/6/2025).
Acara yang dimulai pada pukul 08.00 WIB ini diikuti oleh ratusan warga Surabaya yang sudah antusias dengan kedatangan tim sosialisasi program MBG.
Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, Analis Kebijakan SDM Ahli Madya Setdep Pemantauan dan Pengawasan BGN, Mochamad Halim, dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Hikmah Bafaqih.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menyambut baik langkah pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama untuk mendukung kelompok anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
“Program MBG merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap pentingnya kesejahteraan gizi masyarakat yang terkadang terbatas aksesnya,” ucap Nihayatul Wafiroh, dalam rilis yang diterima pada Senin (30/6/2025).
Program strategis nasional MBG merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakilnya, Gibran Rakabuming Raka dalam upaya memperkuat ketahanan gizi nasional sekaligus mendukung swasembada pangan.
Pelaksanaan program ini dikoordinasikan secara langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya.
Salah satu aspek penting dalam program ini adalah pemanfaatan bahan pangan yang dipasok dari wilayah sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“SPPG atau dapur sehat tidak hanya memastikan ketersediaan bahan baku yang segar dan bergizi, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal yang sangat dibutuhkan masyarakat,” tambah Nihayatul Wafiroh.
Senada, Analis Kebijakan SDM Ahli Madya Setdep Pemantauan dan Pengawasan BGN, Mochamad Halim menyampaikan, BGN membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.
Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung operasional dapur direkrut dari lingkungan sekitar SPPG.
“Dengan demikian, kehadiran SPPG tidak hanya meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga setempat,” jelas Halim.
Menurut Mochamad Halim, dapur sehat atau SPPG di Kota Surabaya masih harus dilakukan penambahan untuk memperluas penerima manfaat program MBG.
“Sebagai contoh, di Kota Surabaya dibutuhkan sekitar 177 SPPG untuk menjangkau seluruh wilayah yang memerlukan, namun saat ini baru 10 SPPG yang beroperasi. Kami optimistis jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program ini,” ungkap Halim.
“Mari bersama-sama kita dukung dan sukseskan program MBG, demi tercapainya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” tukas Halim.
Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045 dan program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.
makan bergizi gratis
Surabaya
Nihayatul Wafiroh
Hikmah Bafaqih
Komisi IX DPR RI
MBG
TribunJatim.com
berita Jatim terkini
Tribun Jatim
Akal Bulus Wanita Madiun Dapat Cuan Tambahan Tak Mulus, Jadi Kurir Narkoba Berakhir di Penjara |
![]() |
---|
Ridwan Kamil Siap Tanggung Jawab Jika Hasil Tes DNA Benar, Lisa Mariana: Saya Tidak Nuntut Dinikahi |
![]() |
---|
Persebaya Tumbang di Laga Pembuka, Bruno Moreira Sampaikan Pesan Penting Untuk Bonek |
![]() |
---|
Mantan Penjual Bakso Bobol Toko Elektronik di Kota Batu, Diincar Sejak Masih Berjualan |
![]() |
---|
Berusia 38 Tahun, JPO Siola Surabaya Dibongkar dan Akan Dibangun Dengan Desain Modern |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.