Pantas Warga Protes Tumpukan Sampah karena Pembuangan Liar, Ulah Kepala DLHK Rugikan Negara Rp21,6 M

TRIBUNJATIM.COM - Negara rugi Rp 21 miliar lebih karena masalah sampah.

Ini semua karena dugaan korupsi pengangkutan dan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan tahun 2024.

Baru-baru ini, total kerugian karena korupsi ini mencapai Rp 21,6 miliar.

Total kerugian tersebut didapat setelah tim penyidik menerima hasil audit dari Kantor Akuntan Publik.

"Nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 21.682.959.360,00," kata Kepala Seksi Penerangan Umum Kejati Banten, Rangga Adekresna, melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (1/7/2025), melansir dari Kompas.com.

Terkait perkembangan perkaranya, Rangga mengatakan penyidik telah menyerahkan berkas perkara tahap 1 ke jaksa penuntut umum untuk keempat tersangka.

Keempat tersangka adalah Kepala DLHK Tangsel berinisial WL, Direktur Utama PT EPP berinisial SYM, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan berinisial TAKP, dan mantan staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan, ZY.

"Sampai saat ini tersangka SYM dan ZY ditahan di Rutan Serang, sedangkan tersangka WL dan TAKP ditahan di Rutan Pandeglang," tandas Rangga.

Kasus dugaan korupsi terungkap dari hasil penyelidikan ketika warga Jatiwaringin, Sukadiri, Kabupaten Tangerang, pada September 2024, protes adanya tumpukan sampah di lahan sekitar permukiman.

Mereka mengeluhkan pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah liar yang dilakukan oleh armada truk sampah dari Tangsel.

Baca juga: Banyak Sampah Menumpuk, Kepala Terminal Purabaya di Sidoarjo Mengaku Rutin Gelar Kerja Bakti

Menindaklanjuti protes warga, penyidik dari Intelejen Kejati Banten melakukan pendalaman.

Hasilnya, ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum dan kerugian negara dalam proyek jasa pengangkutan dan pengelolaan sampah senilai Rp 75,9 miliar yang dikerjakan oleh PT Ella Pratama Perkasa (EPP) pada 2024.

Penyelidikan pun ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Penyidik Pidana Khusus Kejati Banten.

Hasil penyelidikan menunjukkan adanya dugaan persekongkolan sebelum proses kontrak pekerjaan dimulai.

PT EPP, yang memenangkan proyek, diketahui tidak memiliki kompetensi dalam pengelolaan sampah.

Untuk mengumpulkan alat bukti, tim penyidik Kejati Banten menggeledah dua lokasi pada Senin (10/2/2025), yakni kantor DLHK Kota Tangsel di Setu dan kantor PT EPP di Serpong.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen, termasuk lima boks kontainer dari kantor DLHK Kota Tangsel.

Berita Lain

Jembatan akses antar permukiman di Desa Suwaru, Kecamatan Bandung ambruk karena fondasinya terkikis air yang sangat deras.

Ambruknya jembatan ini tidak lepas dari sampah rumpun bambu yang tersangkut di tiang jembatan, tepat di tengah-tengah sungai.

Keberadaan rumpun bambu ini dampak dari hujan deras di wilayah Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek pada rabu (5/6/2025) malam.

Hujan deras ini menyebabkan longsor di sejumlah titik, dan menyebabkan banjir di wilayah Kecamatan Besuki dan Bandung, Tulungagung.

Sampah ini membuat air dari arah hulu tidak bisa mengalir langsung ke Parit Raya.

Saat debit air tinggi dari arah hulu, air mencari jalan ke kanan dan kiri, mengarah ke fondasi jembatan.

Baca juga: Kisah Nestapa Agus, Jadi PTT di Bondowoso 19 Tahun Upahnya Rp 250 Ribu, Nyambi Jadi Pemungut Sampah

Air ini lalu perlahan mengikis fondasi jembatan sebelah selatan, hingga puncaknya pada Rabu (11/6/2025) pagi.

“Karena terkikis air, akhirnya fondasinya ambrol sehingga jembatan di sebelah selatan juga ambruk,” ujar salah satu warga, Mikroji yang ditemui di lokasi.

Ada 3 tiang jembatan yang menyangga lantai jembatan selebar sekitar 2 meter ini.

Karena fondasi ujung selatan ambruk, lantai jembatan paling selatan yang masuk ke sungai.

Sementara lantai jembatan di antara tiang penyangga hingga fondasi sebelah utara masih utuh.

Menurut Mikroji, sebenarnya jembatan ini sudah ditutup oleh warga karena ada retakan di lantai jembatan sebelah selatan.

“Mungkin ada satu bulan, sebenarnya ditutup. Tapi ternyata sekarang yang ambruk justru yang di sisi selatan,” ucapnya.

Kejadian serupa pernah terjadi pada jembatan antar permukiman di Desa Wateskroyo, Kecamatan Besuki pada tahun November 2021.

Kedua jembatan ini berada di aliran sungai yang sama, Wateskroyo ada di sisi hulu.  

Gara-gara sampah rumpun bambu yang terbawa dari hulu, fondasi jembatan terkikis lalu ambruk. 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com