Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Ahmad Dhani Ingatkan Fadli Zon soal IQ 78, DPR Buat Tim Pengawas

TRIBUNJATIM.COM - Penulisan ulang sejarah Indonesia yang dilakukan Kementerian Kebudayaan menuai pro dan kontra.

Sebab, sejarah ini akan menjadi acuan publik dan anak sekolah soal Indonesia.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menjelaskan, penulisan sejarah baru Indonesia akan mengutamakan tone positif.

Ini berarti hal-hal buruk akan diulas secara sekilas, sedangkan hal positif berupa keberhasilan para pemimpin bangsa akan ditonjolkan.

Penulisan ulang sejarah Indonesia ini berdampak pada fakta soal pelanggaran HAM berat seperti dugaan pemerkosaan massal pada kerusuhan 12-13 Mei 1998.

Fadli Zon tak setuju ada kata massal pada realita pemerkosaan tersebut.

Baca juga: Mahfud MD Respon Penulisan Ulang Sejarah oleh Menbud Fadli Zon: Tidak Bisa Dihapus

Dia ingin agar kata-kata massal dihapuskan, sebab tak ada data konkret.

Terkait pro kontra penulisan ulang sejarah Indonesia ini, DPR RI akan menugaskan tim untuk melakukan supervisi atau pengawasan.

Penugasan tim itu untuk memastikan sejarah ditulis ulang dengan baik dan benar.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil rembukan dengan pimpinan DPR RI lainnya.

"Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lainnya, maka DPR  akan membentuk, menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI," ujar Dasco dikutip dari Tribunnews, dikutip dari Wartakotalive pada Minggu (6/7/2025).

Menurut Dasco, tim yang diturunkan terdiri atas Komisi III DPR RI dan Komisi X DPR RI. 

Alat kelengkapan dewan yang diterjunkan ke dalam tim itu dipastikan akan bekerja secara profesional. 

"Yang terdiri dari komisi hukum Komisi III dan komisi pendidikan dan kebudayaan Komisi X untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan," tuturnya. 

Ketua Harian Partai Gerindra itu berharap dengan supervisi ini, penulisan ulang sejarah yang digagas Kemenbud tidak lagi menjadi polemik.