Sikapi Usulan Pemilu 2029 Pakai e-Voting, DPRD Jatim: Apapun Sistemnya Harus Bisa Tekan Kecurangan

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jatim menegaskan apapun sistem Pemilu yang akan diputuskan nantinya harus menjamin tak ada praktik kecurangan. Sebab, dewan berpandangan perbaikan sistem dan mekanisme Pemilu ujung-ujungnya harus menjamin kualitas penyelenggaraan. 

Ungkapan ini disampaikan Anggota Komisi A DPRD Jatim Soemarjono saat menanggapi wacana Pemilu menggunakan sistem e-Voting. Wacana tersebut kini mencuat di publik setelah sebelumnya muncul usulan dari Anggota Komisi II DPR RI. 

"Menurut saya yang paling penting adalah bagaimana menekan kecurangan," kata Soemarjono saat dikonfirmasi dari Surabaya, Selasa (8/7/2025). 

Secara umum, Soemarjono memaklumi jika muncul usulan untuk Pemilu menggunakan teknologi. Apalagi saat ini kecanggihan teknologi informasi sudah semakin pesat.

Namun terkait konteks Pemilu, Soemarjono menekankan apapun sistem yang dipilih harus bisa menjaga spirit pelaksanaan demokrasi. 

Termasuk yang paling penting adalah bagaimana menekan praktik kecurangan dalam Pemilu. Jika dengan menggunakan sistem e-Voting menjamin hasil Pemilu yang jujur, ia turut sependapat dengan usulan tersebut. Jangan sampai sistem berubah namun tidak menjamin kualitas hasil. 

Baca juga: Alasan Keamanan, Pilkades Serentak di Magetan Terapkan Sistem e-Voting

"Sehingga, bagi kami apapun sistemnya harus bisa menekan potensi kecurangan," jelasnya. 

Dikutip dari Tribunnews.com, sebelumnya Anggota Komisi II DPR, Romy Soekarno, mendorong KPU untuk mulai memikirkan transformasi pemilu berbasis digital melalui sistem electronic voting atau e-voting.

Romy menyoroti tingginya biaya Pemilu 2024 yang mencapai Rp 71 triliun sehingga mendorong agar KPU mulai berpikir transformatif mengenai pelaksanaan Pemilu.

"Saya ingin KPU untuk bisa berpikir teknokratik bahwa demokrasi 5.0 itu perlu enggak sih buat Indonesia? Contohnya transformasi menuju e-voting" kata Romy dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama KPU dan Bawaslu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). 

Menurut dia, e-voting sudah sangat mungkin diterapkan di Indonesia pada Pemilu 2029. Teknologi seperti face recognition, sidik jari, dan e-KTP bisa dikombinasikan dalam proses verifikasi pemilih di TPS. Dia menjelaskan, pemungutan suara bisa dilakukan melalui tablet yang tersedia di TPS. 

Setiap pemilih, setelah melewati proses verifikasi akan langsung memilih dengan menyentuh layar. Setelah memilih akan tercetak 5 lembar bukti suara pemilih, yaitu KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri dan Saksi Partai. 

Hasil suara, kata dia, akan langsung masuk ke server pusat secara real-time tanpa perlu input manual. Romy menyebut, penghematan anggaran bisa signifikan. Dengan hitungan kasar penggunaan tablet dan infrastruktur digital, biaya pemilu dapat ditekan menjadi sekitar Rp 52-58 triliun. 

Selain efisiensi dan keamanan, e-voting dinilai mampu menekan berbagai bentuk kecurangan yang selama ini kerap terjadi dalam pemilu konvensional berbasis kertas.