DPRD Surabaya Prioritaskan Sejumlah Kebijakan dalam RPJMD Surabaya, Fokus ke 3 Sektor

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Surabaya prioritaskan sejumlah kebijakan dalam RPJMD Surabaya 2025-20230. 

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJMD 2025–2030 DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto, menegaskan pentingnya penguatan kebijakan fiskal untuk menopang pembangunan sektor prioritas. 

Herlina mengungkap kebutuhan besar belanja daerah yang harus diimbangi dengan pendapatan berkelanjutan guna menjamin kelancaran layanan publik.

“Penguatan sektor pendapatan mutlak diperlukan mengingat kebutuhan belanja di RPJMD 2025–2030 ini termasuk besar,” ujar Herlina, Rabu (9/7/2025).

Politisi Partai Demokrat tersebut menyebut perlunya perencanaan fiskal jangka menengah berbasis risiko. 

Baca juga: Komitmen Wakil Ketua DPRD Surabaya Kuatkan Kampung Madani, Majelis Ilmu Pondasi Peradaban Kota

Pemerintah Kota, kata Herlina, harus mulai menerapkan Fiscal Space Assessment secara tahunan dan anggaran berbasis hasil (performance-based budgeting) agar belanja daerah benar-benar memberi manfaat konkret bagi masyarakat.

“Dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya juga perlu mempersiapkan strategi mitigasi resiko terhadap APBD untuk dapat menyeimbangkan pendapatan dan belanja dengan tepat agar agenda-agenda pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik,” tutur Herlina.

Salah satu perhatian utama dalam RPJMD mendatang adalah sektor pendidikan. 

Baca juga: Pansus DPRD Surabaya Pelajari Model Hunian Murah untuk Warga MBR ke Kendal, Ini Hasilnya

Dalam lima tahun ke depan, Pemkot merencanakan pembangunan empat Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan tujuh Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) baru, tersebar di Tambaksari, Pabean Cantian, Sawahan, Bubutan, dan sejumlah kecamatan lainnya.

“Pemerataan layanan pendidikan harus dilihat sebagai investasi sosial jangka panjang yang berdampak langsung pada indeks pembangunan manusia (IPM),” jelasnya.

Tak hanya dari sisi kuantitas, Herlina juga menyebut pentingnya layanan pendidikan yang inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas. 

Baca juga: Sensasi Hangat Ronde Semarang Pak Yanto, Kuliner Malam di Surabaya yang Ada Sejak Puluhan Tahun

Pemkot akan memperluas Unit Layanan Disabilitas (ULD) hingga ke jenjang PAUD, SD, SMP, serta pendidikan nonformal, dengan dukungan SDM, infrastruktur, dan kurikulum yang ramah disabilitas.

“Pendidikan inklusif bukan hanya jargon, tapi tanggung jawab bersama untuk memastikan semua warga kota mendapat akses yang adil dan setara,” katanya. 

Dalam sektor transportasi, RPJMD 2025–2030 juga mengusung pengembangan jaringan angkutan umum massal yang terintegrasi. Rencananya, akan dikembangkan 11 rute trunk dan 30 rute feeder secara bertahap, melampaui kondisi saat ini yang hanya memiliki tiga rute trunk dan sebelas feeder.

“Pembangunan moda transportasi massal harus mengacu pada integrasi wilayah metropolitan, agar mobilitas warga tidak terhambat dan pertumbuhan kawasan pinggiran bisa lebih terkoneksi,” ungkap Herlina.