Hasil Sidak Ketua DPRD Gresik ke TPA Ngipik, Singgung Krisis Sampah

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Willy Abraham

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ngipik.

Syahrul sapaan akrabnya, akan mempertimbangkan alokasi anggaran sebesar 3 persen dari APBD untuk pengolahan sampah terpadu.

Politisi PKB ini menilai, di Kabupaten Gresik kondisi darurat sampah. Di TPA Ngipik setiap hari sekitar 200 ton sampah masuk. Namun hanya sekitar 10 persen yang bisa dipilah dan diolah dengan kapasitas yang ada.

Sisanya menumpuk karena keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.

Baca juga: Niat Cari Pakan Ternak, 3 Pencari Rumput di Gresik Syok Temukan Jasad Pria di Semak-semak

“Kita menghadapi krisis sampah. Salah satu penyebabnya, karena sampah dari rumah tangga masih bercampur antara sampah sisa makanan, sampah kering, dan lainnya. Ini menyulitkan proses pemilahan di TPA. Setiap hari sekitar 200 ton sampah masuk,10 persen yang bisa dipilah dan diolah,” ujar Syahrul, Kamis, (10/7/2025).

Syahrul menegaskan, langkah konkret sedang dipertimbangkan, termasuk alokasi anggaran khusus sebesar 3 persen dari APBD Kabupaten Gresik. Kebijakan ini mengacu pada surat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada Desember 2024 yang mendorong percepatan pengelolaan sampah nasional melalui pembiayaan daerah.

Syahrul juga menyinggung perlunya diskusi lebih lanjut soal arah kebijakan pengolahan sampah, apakah akan murni menjadi layanan publik atau diarahkan ke ranah komersial.

Baca juga: Warga Sidoarjo Diringkus Polres Gresik, Jadi Spesialis Pencuri Tabung Gas LPG 5 Kg di Minimarket

“Kita harus rumuskan bersama. Karena saat ini, energi dan biaya yang dikeluarkan untuk mengolah sampah lebih besar dari hasil yang didapat. Perlu sinergi semua pihak,” jelasnya.

Ia mengajak masyarakat, khususnya di tingkat RT dan RW, untuk mulai membangun kesadaran memilah sampah dari rumah tangga sebagai langkah awal penanganan yang lebih efektif. Menurutnya, pengolahan harus dilakukan secara mikro di unit terkecil masyarakat.

“Masalah ini tidak bisa hanya diselesaikan di hilir. Harus dimulai dari hulu, yaitu mulai dari rumah tangga,” tutupnya