Kata Sekolah usai Diprotes Orangtua Siswa soal Sumbangan Sukarela Tapi Ternyata Nominal Ditentukan

TRIBUNJATIM.COM - Kasus pungutan hingga sumbangan di lingkungan sekolah belakangan marak terjadi.

Awalnya sukarela namun ternyata sumbanga tersebut nilainya ditentukan.

Hal ini muncul gelombang protes dari para orangtua siswa.

Seperti halnya terjadi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur, Jawa Barat.

Para orangtua siswa menyampaikan protes terhadap kebijakan sumbangan pendidikan sukarela yang diberlakukan sebagai pengganti Uang Dana Bulanan (UDB).

Meski disebut bersifat sukarela, dalam surat pernyataan kesediaan justru tercantum pilihan nominal sumbangan, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar.

Baca juga: Sekolah Kaget Wali Murid Protes Sumbangan Sukarela Rp3 Juta, Bantah Patok Jumlahnya, Kemenag: Lanjut

Dalam lembaran tanpa kop surat tersebut, orang tua siswa diminta memilih salah satu dari tiga besaran sumbangan yang ditentukan, Rp 2,5 juta, Rp 2,7 juta, atau Rp 3 juta, berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama komite madrasah.

"Katanya sukarela, tetapi kami justru disodori pilihan besaran nominal. Ini yang membuat kami keberatan,” ujar salah satu orang tua siswa kepada Kompas.com, Selasa (8/7/2025) petang.

Ia menyayangkan hal tersebut.

Pasalnya, dalam rapat sebelumnya dengan pihak komite, para orang tua hanya menerima surat pernyataan kesediaan tanpa mencantumkan nominal sumbangan apa pun.

"Namun, tiba-tiba suratnya berubah. Tiba-tiba saja tercantum tiga pilihan nominal sumbangan yang harus kami pilih salah satunya," katanya.

Hal senada disampaikan orang tua siswa lainnya.

Baca juga: Siswa SMP Diminta Sumbangan Rp700 Ribu untuk Beli Meja dan Kuris Sekolah, Orangtua: Namanya Sukarela

Ia berharap pihak sekolah menunjukkan iktikad baik dan menggunakan cara yang lebih elegan dalam mengajak partisipasi orang tua.

Menurutnya, banyak orang tua merasa terkecoh oleh perubahan mendadak pada format surat, yang semula tidak mencantumkan nominal sumbangan.

"Kalau saya pribadi, setelah UDB dihapus, idealnya tidak ada lagi iuran atau sumbangan. Tapi kalau memang ada kebutuhan yang belum tercukupi dari dana yang tersedia, kami masih bisa memahami," kata dia.