2,98 Juta Warga Surabaya Sudah Masuk DTSEN, Target Sinkronisasi Data Rampung Pertengahan Juli 2025

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Program data tunggal di Surabaya nyaris tuntas. Setelah nantinya sinkronisasi data tersebut selesai dilakukan, maka selanjutnya akan menjadi percontohan nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), dari data 3,04 juta penduduk Surabaya berdasarkan data platform Wargaku, sebanyak 2,98 juta (97 persen) telah padan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ditargetkan, seluruh sinkronisasi data tersebut akan selesai pada pertengahan Juli mendatang.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi capaian tersebut. Sejak Surabaya ditetapkan sebagai percontohan nasional dalam pelaksanaan DTSEN akhir Mei lalu, percepatan terus dilakukan.

"Ini kali pertama kami lakukan update DTSEN dari bawah. Jadi, progres-nya sudah sangat bagus," kata Amalia ketika ditemui di sela acara peresmian Kantor BPS Surabaya, Sabtu (12/7/2025).

Program pilot project nasional tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) trilateral antara Pemkot Surabaya, BPS, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Bappenas, Jakarta pada 21 Mei 2025 silam.

Ruang lingkupnya meliputi penyediaan, pengembangan, pemadanan, dan pemanfaatan data statistik daerah melalui sistem terintegrasi DTSEN.

Fokus utama adalah melengkapi data kemiskinan penduduk yang meliputi pemetaan data rumah, kepala keluarga, dan status rumah tangga dilakukan secara harian di tingkat RW.

Surabaya dipilih sebagai pilot project mengingat data di kota pahlawan yang telah terperinci hingga tingkat bawah.

Sinkronisasi data ini penting dan mendesak untuk mengantisipasi tumpang tindih data dan akurasi antar lembaga.

Misalnya, hal ini akan menjadi basis data bagi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Dengan lebih tepat sasaran, alokasi bantuan sosial dan program penanggulangan kemiskinan bisa lebih efektif.

Dari sisi pemerintah, kebijakan satu data juga membentuk infrastruktur data kota yang kokoh, baik dalam Data Center, literasi statistik di kelurahan, dan kapasitas SDM pemutakhiran data.

"Kolaborasi antar Pemkot Surabaya dengan BPS ini sudah sangat bagus. Kami targetkan, pertengahan Juli sudah finalisasi," tandas Amalia.

Setelah selesai, program ini akan diaplikasikan secara nasional di kabupaten/kota di Indonesia. "Kami rencananya akan aplikasikan mekanisme untuk provinsi di Indonesia," lanjutnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy yang turut hadir dalam acara berharap percepatan program tersebut. Sekalipun program tersebut mendapat percepatan, namun akurasi harus terus dijaga.

"Seperti halnya yang dilaporkan Pak Eri Cahyadi (Wali Kota Surabaya) berkali-kali menyampaikan kepada saya, data itu penting sekali. Data yang baik, berkualitas, dan akurat itu penting untuk membangun. Kalau data salah, apapun yang dilakukan pemerintah akan salah," tandas Menteri Rachmat ditemui di tempat yang sama.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyatukan data secara nasional.

"Arahan Bapak Presiden, data harus benar terlebih dahulu. Data ini tidak boleh bohong dan diakali. Kalau memang banyak orang miskin, katakan memang banyak orang miskin dan kalaupun banyak orang kaya, katakan bahwa banyak orang kaya," lanjutnya.

Pihaknya meyakini, kolaborasi antara BPS dengan Pemda akan melahirkan data tunggal yang berkualitas.

"Data dari BPS ini penting. Bukan hanya Bappenas yang berkepentingan, Pemkot Surabaya pun memiliki kepentingan. Sehingga, kami mendukung penuh," lanjutnya.

Pemkot Surabaya memastikan akan mendukung percepatan program tersebut. Di sisa waktu yang ada, sinkronisasi data menyisakan 60 ribu.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya M Fikser menjelaskan bahwa sinkronisasi data akan menyangkut 10 item identitas diri, 4 item pendidikan dan ketrampilan, 4 item kesehatan, 5 item pekerjaan sosial dan ekonomi, 5 item kondisi hunian dan aset dan 6 item kesejahteraan dan bansos.

"Kami optimis bahwa sinkronisasi data dengan menyangkut 34 item ini bisa selesai tepat waktu. Kami telah diinstruksikan oleh Bapak Wali Kota untuk mendukung pilot project nasional tersebut," kata Fikser yang hadir mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tersebut