Hasil Pantauan DPRD Jatim pada Sekolah Rakyat di Jawa Timur, Komisi E: Wujud Keseteraan Pendidikan

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pembukaan Sekolah Rakyat di Jawa Timur mendapat perhatian serius dari Komisi E DPRD Jatim. Mereka menilai hari pertama program sekolah rakyat atau di masa MPLS sudah cukup baik. 

Kesimpulan ini didapat setelah pada Senin (14/7/2025), rombongan Komisi E meninjau secara langsung Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kota Malang. Tepatnya, di SMA 22 yang menempati gedung Balai Diklat BPSDM Jalan Kawi Kota Malang. 

Para wakil rakyat ini melihat secara langsung berbagai fasilitas yang ada misalnya ruang kelas hingga tempat menginap. "Saya pikir ini adalah wujud konkret yang diberikan oleh pemerintah pusat," kata anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas saat dikonfirmasi dari Surabaya, Selasa (15/7/2025). 

Baca juga: Ratusan Desa di Jawa Timur Tak Punya Kades, Komisi A DPRD Jatim Datangi Kemendagri

Program sekolah rakyat ini memang diinisiasi oleh pemerintah pusat yakni dibawah Kementerian Sosial. Dalam pelaksanaannya, program ini tidak membebankan anggaran kepada daerah. Puguh melihat program ini baik untuk optimalnya pendidikan kepada para anak yang masuk dalam kategori keluarga prasejahtera. 

Politisi PKS ini mendukung sebab dalam tinjauan langsung tersebut ia mendapat penjelasan bahwa salah satu materi dasar selama beberapa bulan ke depan adalah penguatan karakter. Ini dianggap penting sebelum nantinya para anak didik diberikan pelajaran sebagaimana kurikulum yang ada. 

Berdasarkan data, program Sekolah Rakyat di Jawa Timur sementara ini berada di 12 lokasi dan memiliki 1183 siswa. Selain Kota Malang, Sekolah Rakyat ini juga ada di Lamongan, Batu dan daerah lain. Rencananya, pada bulan depan juga akan menyusul sejumlah lokasi lain pembukaan Sekolah Rakyat di Jawa Timur. 

Baca juga: Sikapi Usulan Pemilu 2029 Pakai e-Voting, DPRD Jatim: Apapun Sistemnya Harus Bisa Tekan Kecurangan

"Sekali lagi ini adalah wujud dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan kesetaraan pendidikan dan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama bagi mereka yang masuk dalam kategori desil 1 sampai 4, kategori miskin ekstrem dan miskin yang tentu mereka punya hak untuk menjadi generasi tangguh," jelasnya.