Modus Petugas Desa Banyumas Diduga Tilap Uang PBB, Warga Tak Diberi Bukti usai Bayar

TRIBUNJATIM.COM - Kasus dugaan penggelapan yang PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan petugas desa diungkap warga.

Praktik ini terjadi di Banyumas, Jawa Tengah.

Modus yang dilakukan petugas desa pun dikuak.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas angkat bicara.

Sebelumnya, seorang warga yang resah dengan praktik ini, memberanikan diri bertanya ke mana ia harus melapor, karena khawatir jika dibiarkan masalah ini akan terus berulang setiap tahun.

Dalam aduannya pada Rabu (16/7/2025), warga ini mengungkap adanya modus oknum yang memanfaatkan keteledoran warga, melansir dari TribunBanyumas.

Ia menyebut, banyak warga yang sudah setor uang PBB ke petugas penarik di desa, namun uang tersebut diduga tidak disetorkan ke kas pemerintah.

Masalahnya, banyak warga yang sudah tidak lagi menyimpan bukti pembayaran atau kwitansinya, sehingga sulit untuk membuktikan.

Warga ini pun bertanya, bukti apa yang diperlukan agar masalah ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Baca juga: Tarif PBB Naik 250 Persen, Pejabat Malah Joget Bareng 3 Srigala di Pendopo, Bupati sampai Minta Maaf

Menanggapi laporan yang sangat serius ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas langsung menunjukkan jalur pelaporan resmi yang bisa ditempuh.

Bapenda menegaskan, agar aduan seperti ini dapat ditindaklanjuti secara tepat, warga diminta untuk tidak ragu melapor langsung.

Ada dua cara mudah yang disediakan oleh Bapenda untuk menampung aduan semacam ini.

Pertama, warga bisa datang langsung ke Kantor Bapenda Kabupaten Banyumas yang berlokasi di Lantai 2 Gedung Terminal Bus Bulupitu, Purwokerto.

Kedua, jika tidak sempat datang, warga juga bisa menyampaikan laporan awal melalui pesan WhatsApp (WA) ke nomor 081-1257-4487.

Dengan adanya jalur aduan khusus ini, diharapkan warga yang memiliki kecurigaan serupa tidak takut untuk melapor, dan praktik-praktik yang merugikan masyarakat bisa segera ditangani.

Baca juga: 30 Tahun Bayar PBB, Nenek Ronyu Jadi Tersangka Meski Tanah 3,2 Hektarnya Diserobot Keluarga Penjual

Dalam berita lain, kejadian sejumlah petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Takalar lari terbirit-birit jadi sorotan.

Rupanya disebutkan jika mereka lari meninggalkan lokasi karena didatangi wartawan.

Video yang memperlihatkan aksi mereka itu pun kini viral di media sosial.

Rekaman berdurasi 1 menit 39 detik tersebut diunggah akun Instagram @fakta.gowa dan @teropongmakassar pada Minggu (11/5/2025), dan langsung memicu reaksi dari publik.

Dalam video tersebut terlihat petugas Dishub menghentikan sebuah mobil pickup di Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, tepatnya di Jalan Poros Takalar-Jeneponto.

Operasi yang dijalankan Dishub disebut sebagai kegiatan pendataan dan pengawasan kendaraan Over Dimensi dan Overload atau ODOL.

Namun, situasi berubah ketika seorang pria yang mengenakan kaos bertuliskan 'pers' turun dari mobil dan mendatangi kendaraan yang sedang diperiksa Dishub.

Dengan tegas, pria tersebut meminta sopir pickup untuk melanjutkan perjalanan.

Respons tak terduga datang dari empat petugas operasi.

Alih-alih memberikan klarifikasi, mereka justru memilih menghentikan kegiatan dan segera meninggalkan lokasi.

"Takut ki, pergi semua," kata perempuan yang membuat video, seperti dilansir dari Tribun Timur.

Diduga penyebab petugas Dishub Takalar lari tersebut berkaitan dengan praktik pungutan liar (pungli) dalam operasi di lapangan.

Baca juga: Warga Jombang Keluhkan Tarif PBB, Rencana Revisi Aturan Pajak Daerah Dipercepat

Saat dikonfirmasi, Penanggung Jawab Operasi tersebut, Ilham, mengakui bahwa anggotanya memang melakukan pelanggaran ketentuan operasi.

Dia mengatakan, kegiatan operasi sudah selesai, tapi beberapa anggotanya masih saja melakukan razia.

Tanda operasi sudah selesai ketika papan pengumuman operasi sudah diangkat.

"Saat itu saya sudah balik. Itu kegiatan sudah selesai. Papan sudah diangkat. Papan diangkat bersamaan saat saya balik," ucap Ilham menanggapi, Selasa (13/5/2025).

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Takalar, Abdul Salam Gau, mengatakan akan mengevaluasi anggotanya terkait kejadian ini.

"Pasti saya tindaki, pasti saya evaluasi, mencoreng nama baik dinas perhubungan, saya sangat menyesalkan jika ada tindakan seperti ini," katanya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com