Pemkot Surabaya Diminta Permudah Akses Program Bedah Rumah dan Prioritaskan yang Mendesak

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Faiq Nuraini

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua Pansus Hunian Layak DPRD Surabaya Muhammad Syaifuddin meminta agar pengajuan bedah rumah dalam program Rutilahu (rumah tidak layak huni) dipermudah.

Warga yang memang rumahnya tak layak huni harus masuk prioritas. Tidak perlu menunggu persyaratan panjang dan birokratif. Selama kepemilikan rumah jelas, harus dibedah.

"Mari permudah warga Surabaya menikmati hak dasar mereka tinggal di hunian layak. Termasuk warga Surabaya harus dipermudah mengakses program Rutilahu," kata Syaifuddin, Jumat (18/7/2025).

Program bedah rumah terus berjalan. Pemkot menyebutnya Dandan Omah. Tahun ini tengah berjalan bedah rumah dengan sasaran ribuan rumah.

Salah satu sarat utama adalah rumah tidak laik huni. Jika ditempati mengancam keselamatan penghuninya. Namun kerapkali di lapangan kurang memperhatikan skala prioritas ini.

Misalnya ribuan kuota bedah rumah itu akan dibagi rata sesuai wilayah dan kampung. Padahal belum tentu kampung tersebut mendesak. Sementara kampung lain banyak yang reyot.

Baca juga: 14 Ribu Warga Antre Rusunawa, DPRD Surabaya Desak Penertiban Penghuni

Syaifuddin mengingatkan agar program Rutilahu itu diprioritaskan bagi yang memang tidak laik. Tidak perlu membagi rata wilayah. Tim di lapangan harus peka, akurat, dan penuh tanggung jawab sehingga Dandan Omah tepat sasaran.

Selama ini, prosedur pengajuan Bedah Rumah ada yang melalui mekanisme Musbangkel. Ada juga melalui online. Ada belasan ribu warga Surabaya yang saat ini antre menunggu rumahnya dibedah.

Penerima manfaat Bedah Rumah tidak akan menerima uang. Namun sudah dirupakan material dan konstruksi bangunan. Termasuk tukang juga disiapkan. Warga tinggal terima jadi.

Ketua Pansus Hunian Layak Surabaya saat ini terus bergerak berbenah dan menyempurnakan utk menyelesaikan Raperda Hunian Layak.

RPJMD Koya Surabaya yang sudah diparipurnakan tidak ada anggaran untuk  pembangunan Rusunawa. Namun ada peluang pembangunan Rusunami dengan formula melibatkan pihak swasta sehingga  tidak membebani APBD.