Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Fraksi Golkar Sebut Jatim Butuh Badan Khusus Tangani BUMD untuk Optimalkan PAD

"Harusnya kita mulai fokus berpikir BUMD itu harus diurusi secara sungguh-sungguh," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Dwi Prastika
TribunJatim.com/Yusron Naufal
GENJOT BUMD - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika saat ditemui di Surabaya. Politisi muda ini menyampaikan usulannya agar Jawa Timur memiliki badan khusus untuk mengurusi dan membina BUMD milik pemprov, Rabu (23/7/2025).  

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jawa Timur terus mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Terbaru, untuk menggenjot sektor ini, Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim menekankan pentingnya terobosan baru.

Satu di antaranya perlu membentuk badan khusus sebagai pembina BUMD.

Selama ini, BUMD berada di bawah Biro Perekonomian Jatim.

Dalam kajian Fraksi Golkar, Biro Perekonomian sudah memiliki tugas berat lain yakni sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah.

Sehingga butuh badan lain yang hanya fokus untuk mengurusi BUMD yang dimiliki oleh Pemprov Jatim. 

"Harusnya kita sudah mulai fokus berpikir bahwa BUMD itu harus diurusi secara sungguh-sungguh," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika saat dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu (23/7/2025). 

Yudha menilai, tak bisa menutup mata bahwa kinerja BUMD Jatim saat ini belum sepenuhnya optimal.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari perusahaan pelat merah ini masih berada di bawah Rp 600 miliar.

Jumlah ini dinilai masih bisa digenjot dengan berbagai upaya yang perlu terus dilakukan. 

Baca juga: Cara Culas BUMD Korupsi Rugikan Rp237 Miliar, Uang Rp13 M Masih Disimpan 1 Tersangka Kini Disita

Pembentukan badan khusus dinilai memungkinkan.

Sebab berkaca dari pemerintah pusat, ada kementerian tersendiri yang khusus mengurusi BUMN.

Sementara di tingkat provinsi juga sudah banyak daerah lain yang memisahkan antara urusan perekonomian dengan BUMD. 

Sehingga, Jawa Timur sudah saatnya melakukan terobosan ini.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved