PAN Tak Mau Buru-buru Sikapi Wacana Perubahan Sistem Pilkada

Poin Penting:

• PAN akan menjaring aspirasi kader terlebih dahulu untuk menanggapi wacana perubahan sistem pilkada.
• PAN tak ingin terburu-buru untuk menyikapi perubahan sistem pilkada.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Amanat Nasional (PAN) tak terburu-buru untuk menyikapi wacana tentang perubahan sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada yang saat ini berkembang.

Untuk menentukan sistem pilkada yang efektif, PAN menegaskan perlu menjaring aspirasi kader terlebih dahulu.

Wacana perubahan sistem pilkada sebelumnya didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan mengusulkan agar kepala daerah bisa ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD.

Namun, Sekjen DPP PAN, Eko Hendro Purnomo menegaskan, terkait wacana tersebut, partainya tidak ingin gegabah bersikap.

"Kami punya banyak opsi-opsi, tapi nanti opsinya," kata politisi yang akrab disapa Eko Patrio ini saat dikonfirmasi di sela kegiatannya di Kantor PAN Jatim di Jalan Darmokali Kota Surabaya, Sabtu (26/7/2025).

Eko belum membocorkan opsi apa yang kini tengah dipertimbangkan oleh PAN.

Ia hanya menegaskan, DPP kini akan intens menjaring masukan dan saran dari berbagai pengurus wilayah. Termasuk di Jawa Timur.

Mengingat, kehadiran Eko di Surabaya ini untuk menggelar konsolidasi internal PAN Jatim.

Baca juga: PAN Jatim Gelar Pelatihan TikTok Affiliate, Bantu Warga Cari Cuan Manfaatkan Teknologi Digital

Tak hanya di Jawa Timur, Eko juga memastikan bakal menjaring aspirasi dari berbagai daerah lain.

Nantinya, aspirasi yang muncul dari tingkat daerah itu akan dibahas secara mendalam.

"Ini tugas saya disuruh ketum untuk menjaring aspirasi dari teman-teman semuanya seperti apa," ujar Eko.

Wacana evaluasi tentang sistem pilkada sebelumnya diutarakan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dalam agenda Hari Lahir ke-27 PKB.

Cak Imin atau Gus Muhaimin dalam agenda tersebut menyinggung agar pilkada harus dievaluasi total. PKB mengusulkan dua opsi.

Menurut Cak Imin, kepala daerah semestinya ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD di masing-masing daerah.

"Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD-DPRD di seluruh Tanah Air," kata Cak Imin di JICC, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.